PKS Desak Pemerintah Siaga Hadapi Dampak Kemarau Panjang
PKS SIAK, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada seluruh kementerian yang menjadi mitra kerja di komisi IV DPR yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup agar bersiaga menghadapi dampak yang diakibatkan kemarau panjang yang melanda Indonesia pada tahun ini.
Andi Akmal mengapresiasi koordinasi antar lembaga tinggi negara mitra kerja komisi IV DPR dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Kementerian Agraria dan Tataruang untuk antisipasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
“Pada kemarau panjang yang melanda negeri ini, setiap kementerian di komisi IV akan menghadapi dampak besar yang setiap kejadian harus diantisipasi dan diambil peluangnya. Kementerian Pertanian akan menghadapi ancaman produksi tanaman pangan akibat gagal panen. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendapat peluang besar pada peningkatkan hasil tangkapan ikan. Namun Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan menghadapi peningkatan ancaman kebakaran hutan,” urai Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Namun, lanjut Andi Akmal, dari siaran pers yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu 1 Juli kemarin, kepala BPS menyatakan dengan bangga bahwa produksi padi mengalami kenaikan signifikan dimana produksi padi, jagung, dan kedelai merupakan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Menurut Andi Akmal, kalau dibilang tertinggi dalam sejarah produksi tanaman pangan juga sah-sah saja, karena menurut data setiap tahun mengalami kenaikan produksi.
Politisi dari Sulawesi Selatan ini mengkritisi pemerintah, jangan berbangga dahulu terhadap tingginya produksi. Selaian masih angka sementara (asem) dan angka ramalan (aram), pemerintah hendaknya memperhatikan berapa NTP (Nilai Tukar Petani) saat ini. Hingga Juni 2015, NTP hanya sebesar 100,52. Angka ini hampir impas mendekati 100 dimana petani hanya surplus pada angka dibawah 1 yakni 0,52. Artinya kesejahteraan petani masih terlihat suram.
“Secara logika, kekeringan melanda namun produksi tanaman pangan sangat memuaskan itu sungguh tak dapat diterima akal. Pemerintah jangan mudah puas dahulu dengan data yang diterima dari daerah yang kemudian dirangkum di BPS. Saat ini banyak daerah sedang menghadapi pilkada. Angka-angka yang disajikan nuansa politisnya sangat kental,” ketus Andi Akmal.
Pada Kementerian Kelautan Perikanan, Andi Akmal sangat berharap agar kementerian ini mampu sebagai penyangga pangan yang tidak mampu dipenuhi pada hasil pertanian. Karena menurutnya, dengan kekeringan yang terjadi akibat kemarau panjang, hasil tangkapan ikan akan semakin besar jumlahnya. Selain pemenuhan kebutuhan ekspor dengan mengejar peningkatan neraca perdagangan di bidang perikanan, kementerian jangan lupakan kebutuhan pangan dalam negeri.
Pada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kewaspadaan yang lebih diminta oleh Andi Akmal yang juga ketua DPW PKS Sulawesi Selatan ini. Karena pada kekeringan akibat kemarau panjang, ancaman kebakaran hutan meningkat dan dapat terjadi setiap saat. Di Riau kebakaran sudah mulai tak terkendali. Status sudah siaga darurat. Sekat kanal yang dibuat di sekitar hutan merupakan langkah konkrit yang sudah dilakukan. Bulan Agustus merupakan titik kritis permulaan peningkatan suhu. Untuk itu pemerintah mesti mampu menjabarkan rencana aksi antisipasi terjadinya kebakaran ini.
“Daerah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan merupakan daerah yang paling rawan kebakaran. Saya harap infrastruktur penanganan kebakaran hutan sudah siap. Sebab saat ini kebakaran hutan selalu mengancam. Kesiapsiagaan pada pemerintah diharapkan dapat mengatasi dengan cepat kebakaran hutan sehingga bencana asap dan dampak lain yang ditimbulkan dapat segera diminimalisir,” pungkas Andi Akmal Pasluddin.
Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI
