Pemerintah Minta Tambahan Kuota Elpiji 3 Kg
PKS SIAK, JAKARTA - Meski mendapat sorotan atas distribusi elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran, Kementerian ESDM meminta kuota lebih untuk 2016. Saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR kemarin, kenaikan kuota yang diajukan mencapai 900 ribu metric ton (MT) dari kuota saat ini 5,5 juta MT.
Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan, permintaan kenaikan kuota elpiji 3 kg menjadi 6,6 juta MT bukan tanpa alasan. Dia menyebut ada pertumbuhan usaha mikro sampai 2,3 persen di 2016. Jumlah itu naik karena ekonomi juga ikut tumbuh sampai 6,6 persen. "Ada konversi ke nelayan sampai 38 ribu paket elpiji," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendistribusikan 1,12 juta paket perdana elpiji 3 kg di tahun depan. Itu merupakan bagian dari konversi minyak tanah ke elpiji. Sudirman juga menyebut pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,49 persen ikut menambah kebutuhan elpiji bersubsidi.
Mantan Dirut PT Pindad itu menambahkan, tambahan elpiji akan diikuti kebijakan volume dan subsidi. Disebutkan, nanti ada monitoring elpiji 3 kg yang lebih baik. Lantas, rayonisasi pendistribusian, dan peningkatan pengawasan. "Juga ada kebijakan pemberian subsidi langsung," terang Sudirman.
Nah, soal subsidi langsung saat ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah. Sebab, uji coba distribusi tertutup melalui subsidi langsung yang rencananya dilaksanakan Juni batal. Masyarakat yang ada di lokasi uji coba yakni Batam, Bali, Tarakan menolak rencana pemerintah itu.
Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha menuturkan, boleh saja pemerintah meminta tambahan alokasi elpiji 3 kg. Tetapi, harus diikuti dengan perbaikan sistem distribusi. Yakni, penerapan distribusi tertutup supaya jatah elpiji 3 kg tidak dinikmati orang mampu. "Kalau terus ditambah, tidak akan ada habisnya. Semua orang menginginkan produk itu," katanya.
Dia khawatir, tidak adanya perbaikan sistem bisa membuat elpiji 12 kg menjadi tidak laku. Kalau itu sampai terjadi, keuangan negara bisa jebol karena terus memberikan subsidi. Apalagi, di tahun ini pemerintah mengeluarkan subsidi sampai Rp 28,27 triliun untuk gas dalam tabung hijau itu.
"Subsidi terhadap barang tidak akan tepat dibanding subsidi terhadap orang. Pola subsidi kita sudah diubah dari BBM, jadi jangan dibalikin lagi," terangnya. Dia menambahkan, subsidi BBM dicabut karena tahu pola distribusi tertutup tidak akan bisa. Jadinya, harga dinaikkan mengikuti keekonomian pasar.
"Kalau ada pemerintah daerah menolak, pakai pola apa lagi" Kalau tidak, harga elpiji dinaikkan saja lantas relokasi anggarannya untuk sekolah," terangnya. Dia juga menanyakan kenapa sampai ada daerah yang menolak penerapan distribusi tertutup. Padahal, nyata-nyata elpiji 3 kg dikonsumsi orang yang tidak layak mendapat subsidi.
Sementara, Dirjen Migas IGN Wiratmaja Puja menyebut tidak perlu ada kekhawatiran soal penerapan distribusi tertutup melalui subsidi langsung. Meski sebelumnya ada penolakan di daerah, pemerintah bisa memaksakan penerapan uji coba. "Kalau ada instruksi dari pemerintah pusat, kan harus dipenuhi. Tapi kami masih persuasif," katanya.
Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci kapan uji coba itu dilakukan. Wirat hanya berharap sebelum akhir tahun sudah mulai dilakukan. Sasaran lokasi uji coba masih sama, di Batam, Tarakan, dan Bali. "Sekarang banyak dinamika. Saat ini ada bulan puasa, itu dilewati dahulu," jelasnya.
Dia juga enggan membocorkan teknik pemerintah untuk melakukan uji coba subsidi langsung. Yang jelas, dalam satu daerah itu nanti berlangsung serempak. Misalkan di Batam, maka seluruh elpiji 3 kg di wilayah tersebut akan dijual dengan subsidi langsung. Jadi, tidak ada tambahan volume elpiji di lokasi uji coba.
Sumber Riaupos
