Legislator Pertanyakan Kekosongan Dirjen di Kemenkumham
PKS SIAK, Jakarta (10/6) - Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy mempertanyakan banyaknya posisi Direktorat Jenderal yang kosong di Kementerian Hukum dan HAM.
Demikian disampaikan oleh Aboe Bakar dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly di Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu.
"Saya lihat banyak posisi Dirjen yang kosong di Kementerian Hukum dan HAM, gimana ini, kok bisa posisi Dirjen kosong, jadi tanda tanya. Terus ada Dirjen berhenti ditengah jalan, ini gak bagus dan jarang-jarang terjadi. Ada beberapa Dirjen yang kosong di Kemenkumham," kata Aboe Bakar.
Atas kekosongan posisi Dirjen tersebut, ia meminta agar Menkumham segera menunjuk orang-orang yang tepat.
"Saya minta Menteri Yasonna segera isi kekosongan Dirjen itu," kata politisi PKS itu.
Ia juga menyoroti tentang Lapas yang dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba. Katanya, isu 75 persen Lapas dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba bukan isapan jempol.
"Lapas disebut-sebut bahwa 75 persen tempat peredaran narkoba jadi kenyataan. Di lapas Kalimantan Selatan, 11 sipir terlibat narkoba," kata Aboe Bakar
Menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR RI, Menkumham mengatakan, posisi Dirjen sudah final dan akan diserahkan kepada Tim Penilai Akhir (TPA).
"Soal Dirjen kan perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan dan besok akan diserahkan ke TPA," katanya.
Untuk kasus peredaran narkoba yang marak di lapas-lapas, Yasonna mengakui hal tersebut.
"Persoalan narkoba di Lapas sangat krusial, faktanya hampir 50 persen karena permintaan dari dalam sangat besar sekali. Tapi kita butuh ketegaran dari aparat atau sipir untuk mencegah peredaran narkoba. Kita berikan penghargaan kepada sipir yang berupa kenaikan pangkat luar biasa yang berhasil gagalkan sabu di lapas," kata Yasonna.
Sumber pks.or.id
