Pinjam US$ 50 Miliar, Dewan Tanyakan Aliran Dana Pengurangan Subsidi BBM
JAKARTA, Angota Badan Anggaran DPR yang juga di Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin sangat kaget setelah membaca laman CNN Indonesia Jumat (24/4) di mana Indonesia menerima pinjaman dari Tiongkok sebesar US$ 50 Miliar atau setara Rp625 trilun.
“Yang menjadi pertanyaan, dahulu ketika memutuskan mengurangi subsidi BBM adalah untuk dialihkan kepada pembangunan infrastruktur. Kini melalui kementerian BUMN, kok pemerintah melakukan hutang kepada China Development Bank (CDB) sebesar lebih seperempat belanja negara dari APBN 2015. Lantas dikemanakan dana pengurangan subsidi BBM itu?” tanya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sulawesi Selatan ini.
Lebih lanjut politisi PKS ini mengatakan, pada tanggal 17 November 2014 di Media Nasional, Kementerian Keuangan menyebutkan pada kenaikan harga BBM subsidi akan menghemat Rp100 triliun. Oleh pemerintah akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur terutama pada pembangunan infrastruktur pertanian. Namun hingga kini, publikasi dimulainya rencana dan progress pembangunan infrastruktur tidak dilakukan pemerintah. Yang dihembuskan oleh Menteri Keuangan malah penyesalan negara jika pembangunan infrastruktur tidak segera dilakukan pada awal April lalu.
Dalih pemerintah, lanjut Andi Akmal, karena lemahnya pada eksekusi kebijakan yang dapat menghasilkan perbaikan, pemerintah membanding-bandingkan kejayaan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 6,5% dimana pada saat itu negara belum beranjak menggalakkan pembangunan infrastruktur.
“Menyesalkan kebijakan pemerintah masa lalu untuk menutupi kelemahan roda pemerintah sekarang menjadi hal yang menjadi andalan,” ketus Andi Akmal.
Dengan kejadian pemerintah pinjam dana besar ke asing menurut Andi Akmal menunjukkan bahwa ternyata menaikkan harga BBM bersubsidi tidaklah menjawab berbagai persoalan. Persoalan yang dimaksudnya antara lain: persoalan krisis energi kotor, persoalan daya beli masyarakat yang makin menurun, pertumbuhan ekonomi yang mengenaskan, nilai tukar rupiah terhadap dolar makin lemah, infrastruktur yang malah pinjam dana pembangunannya ke asing, keamanan negara yang rusuh akibat masyarakat kurang makan sehingga begal meraja lela, dan masih banyak persoalan yang muncul sejak pemerintahan Jokowi–JK.
“Kami meminta kepada pemerintah, tunjukkan prestasi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat terutama rakyat kecil yang hingga saat ini masih sengsara. Jangan cuma menunjukkan kegiatan ini kegiatan itu oleh pemerintah namun hasilnya tidak terasa. Usai peringatan Konferensi Asia Afrika ini, jadikan momen bagi pemerintah untuk menghentikan pencitraan, tapi jadikan mulai saat ini untuk memikirkan rakyat kecil supaya lebih sejahtera secara merata sehingga angka kemiskinan di negara ini berkurang,” pungkas Andi Akmal Pasluddin.
Pks.or.id
