Effendi: Mending Tidak Usah Ada Pemerintahan Jokowi

pkssiak.org - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) DPR RI Effendi Simbolon turut menyoroti rencana pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yang paling lambat dilakukan akhir 2014.

Dikuatirkan, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ditunggangi kepentingan kaum neoliberal yang menyusup ke dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Mestinya, menurut Effendi, kenaikan harga BBM diikuti dengan sejumlah perbaikan, mulai di bidang distribusi minyak hingga ke kebijakan tata niaganya.

"Soal tata niaga energinya tidak ditangani. Ini yang ditangani malah masalah program jaring pengaman sosialnya. Mending tidak usah ada pemerintahan Jokowi, mending lanjutkan saja SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) lagi," cetus Effendi saat di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 4 November 2014.

Wakil Ketua DPR tandingan bentukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ini juga mempertanyakan sikap Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), dinilai terlalu bernafsu menaikkan harga BBM bersubsudi. "Mengapa malah Pak JK yang begitu bernafsu menaikan harga BBM?"

Sikap JK itu berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipandang santai menyikapi rencana kenaikan BBM bersubsidi.

"Saya tidak tahu ada apa di balik itu. Yang saya tanya cuma mengapa JK bernafsu sekali (menaikkan harga BBM bersubsidi)?" ujar Effendi.

Sebelumnya, JK memastikan, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dilakukan bulan ini. Hanya saja, orang nomor dua di Indonesia itu tidak menyebutkan secara pasti kapan tanggalnya.

"Pokoknya bulan ini (November)," tegas mantan Ketua Umum Partai Golkar itu di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2014.

Sebagai persiapan kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah pun sudah meluncurkan program bantuan uang elektronik sebagai kompensasi. Seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada seluruh masyarakat. 

[pkspiyungan.org]