PKS Ingatkan Komitmen Jokowi Larang Menteri Rangkap Jabatan
By: admin
Kamis, 23 Oktober 2014
0
 |
pkssiak.org - Presiden Joko Widodo hingga kini belum menyampaikan nama-nama menteri. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengingatkan Joko Widodo akan komitmen larangan rangkap jabatan pengurus parpol dan menteri.
"Secara prinsip apa yang disampaikan Jokowi sudah menjadi konsumsi publik. Dulu dia menyampaikan harus fokus ke kabinet, tidak rangkap jabatan di parpol, kalau sekarang beliau ngomong apalagi itu pasti bagian yang sudah dicatat oleh publik," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, seperti dikutip tribunnews, Selasa (21/10/2014).
Dalam UU Kementerian memang tidak mengatur apakah latar belakang menteri harus dari partai politik atau tidak. Namun, kata Hidayat, publik memahami Jokowi menginginkan orang yang fokus sebagai tugasnya sebagai menteri.
"Apakah beliau nantinya mentoleir pimpinan parpol menjadi bagian dari kabinet nanti akan kita lihat karena kan belum ada pengumumannya. Tapi yang jelas tentu publik menginginkan apa yg dijanjikan Jokowi bisa dilaksanakan," tuturnya.
Hidayat juga mengingatkan janji Jokowi dimana tidak ada transaksi politik dalam penempatan nama-nama menteri yang memimpin kementerian.
"Tidak transaksional, atau menteri yang bermasalah nanti mari kita lihat apa yang akan diumumkan oleh beliau," ungkapnya.[ds/pksnongsa]
"Secara prinsip apa yang disampaikan Jokowi sudah menjadi konsumsi publik. Dulu dia menyampaikan harus fokus ke kabinet, tidak rangkap jabatan di parpol, kalau sekarang beliau ngomong apalagi itu pasti bagian yang sudah dicatat oleh publik," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, seperti dikutip tribunnews, Selasa (21/10/2014).
Dalam UU Kementerian memang tidak mengatur apakah latar belakang menteri harus dari partai politik atau tidak. Namun, kata Hidayat, publik memahami Jokowi menginginkan orang yang fokus sebagai tugasnya sebagai menteri.
"Apakah beliau nantinya mentoleir pimpinan parpol menjadi bagian dari kabinet nanti akan kita lihat karena kan belum ada pengumumannya. Tapi yang jelas tentu publik menginginkan apa yg dijanjikan Jokowi bisa dilaksanakan," tuturnya.
Hidayat juga mengingatkan janji Jokowi dimana tidak ada transaksi politik dalam penempatan nama-nama menteri yang memimpin kementerian.
"Tidak transaksional, atau menteri yang bermasalah nanti mari kita lihat apa yang akan diumumkan oleh beliau," ungkapnya.[ds/pksnongsa]
DPD PKS Siak - Download Android App
