KPK Jangan Jadi Komentator Politik!
Pkssiak.org, Kalau kita baca pemberitaan media pasca pemilihan Pimpinan DPR yang baru saja disahkan maka akan kita temui ada lembaga hukum yang ikut campur proses politik. Siapa lagi kalau bukan KPK? Lembaga "Super Power" ini merasa dirinya yang paling benar, kebenaran adalah miliknya. KPK berhak ikut campur dalam segala urusan.
KPK Kecewa Kursi Ketua DPR Diduduki Setya Novanto
Terpilihnya Bendahara Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Setya Novanto sebagai Ketua DPR yang baru membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa.
Ketua KPK Abraham Samad menginginkan posisi tersebut diisi oleh orang yang bersih dan tidak terkait kasus hukum.
"KPK juga Kecewa dengan terpilihnya Ketua DPR baru. Namun demikian, kami tetap menghargai proses yang sudah terjadi di DPR," kata Abraham melalui pesan singkat, Kamis (2/10).
Nama Setya Novanto memang kerap disebut terkait dengan beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani KPK. Seperti, kasus dugaan korupsi PON Riau, dan kasus dugaan korupsi proyek elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).
Bahkan, ia juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi PON Riau dengan tersangka Gubernur Riau ketika itu, Rusli Zainal.
(sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/214507-kpk-kecewa-kursi-ketua-dpr-diduduki-setya-novanto.html)
KPK itu bukan komentator politik, dan tidak perlu mulutnya rombeng ngomongin politik. KPK cukup ngomongin korupsi aja, kalau ada pejabat yang terbukti bersalah tangkap aja, gak perlu banyak bicara. Setya Novanto beberapa kali dipanggil KPK dan tak terbukti, ini menunjukkan yang bermasalah KPK, panggil pejabat tapi gak jelas kasusnya dan tidak ada bukti yang kuat untuk menangkap.
Apakah KPK pernah mengungkap kekecewaan atas Kasus Korupsi TransJakarta yang hanya ditangani Kejaksaan Agung dan tak pernah menyentuh Jokowi? Bagaimana pula kasus BLBI yang menyeret Megawati namun sampai detik ini tidak jelas?
Berhentilah jadi komentator politik. Rakyat telah menggajimu dengan gaji selangit untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Tegakkan keadilan hukum. Jangan jadikan hukum sebagai mainan dan jualan politik!
Sumber pkspiyungan.org
