8 Nama Calon Menteri Jokowi Bermasalah Menurut Catatan KPK dan PPATK
By: admin
Kamis, 23 Oktober 2014
0
 |
pkssiak.org - Delapan nama calon menteri Jokowi diberi tanda merah oleh KPK dan PPATK. Siapa nama-nama calon menteri yang diberi tanda merah tersebut?
"Jangan ada media yang sekali-kali menulis, dan menebak-nebak, karena sudah ada yang menulis, dan itu menyangkut nama orang," kata Jokowi saat jumpa pers di halaman Istana Merdeka, Rabu (22/10/2014), dilansir okezone.
Jokowi juga enggan menjawab pertanyaan wartawan yang menyebutkan nama-nama tersebut. "Kata siapa, siapa yang ngomong," kata Jokowi menjawab pertanyaan seorang wartawan tentang delapan nama tersebut.
Sementara itu Ketua Umum Pergerakan Merah Putih (PMP) Indonesia dr Ali Mahsun meminta KPK mengadili nama-nama calon menteri yang telah ditandai merah tersebut. KPK harus segera memeriksa mereka dan memastikan status hukumnya.
"Hal ini penting agar keadilan juga dirasakan oleh para calon menteri yang berplat merah KPK, karena hukum Indonesia menganut azas praduga tak bersalah," tegas Ali Mahsun, Rabu (22/10/2014), seperti diwartakan beritajatim.com.
Menurut dia, aspek keterbukaan, transparansi, tidak tebang pilih, tidak pandang bulu dan tidak diskriminatif harus ditunjukkan oleh KPK. Ini adalah keharusan agar tidak menimbulkan polemik dan multitafsir yang dapat memicu ekskalasi dan dinamika politik yang bisa menyebabkan unstabilitas politik nasional.
"KPK harus membuktikan diri sebagai penegak hukum yang independen, bukan alat untuk menyingkirkan para musuh (dalam selimut) penguasa. Dari manapun asal mereka, dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun di luar KIH, harus sama kedudukannya di depan hukum dan tidak boleh ada perlakuan yang berbeda satu dengan lainnya," tukasnya.
Untuk maksud tersebut, PMP Indonesia mendesak KPK segera menyampaikan kepada masyarakat siapa saja calon menteri berplat merah KPK dengan tetap menjaga privasi mereka.
Ali yang juga Ketua Umum DPP APKLI 2011-2016 ini menambahkan, maksud hati mereka ingin menjadi menteri, namun apa boleh buat, sekarang terancam menjadi tersangka kasus korupsi.
"Itulah yang mungkin dirasa para calon menteri berplat merah KPK saat ini. Oleh karena itu, semakin cepat KPK memeriksa dan menetapkan status hukum mereka akan semakin adil bagi semuanya, bagi mereka dan seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.
"Maksud hati ingin membangun kabinet pemerintahan yang bersih, meminta masukan rekam jejak calon menteri ke KPK, namun apa boleh buat, harus menunda mengumumkan kabinet karena ada yang terindikasi kasus korupsi. Kami mendesak segera diumumkan kabinet 2014-2019 agar roda pemerintahan segera bekerja," pungkasnya.[pkspiyungan.org]
DPD PKS Siak - Download Android App
