RUU Pilkada Baru Langkah Awal Perjuangan Koalisi Merah Putih

pkssiak.org - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang saat ini tengah dicoba direvisi oleh partai-partai yang tergabung Koalisi Merah Putih hanyalah permulaan. Ke depannya, kata dia, masih banyak lagi Undang-Undang yang diperjuangkan oleh partai Koalisi Merah Putih untuk direvisi karena bertentangan dengan Pancasila sila keempat.

"Rancangan Undang-Undang Pilkada baru langkah awal dari Undang-undang yang akan kita perjuangkan. Agar kehidupan kita kembali pada dasarnya yaitu Pancasila. Kalau bicara pilkadanya sendiri, kita mengacu sila keempat. Kita akan mengembalikan ke situ," kata Aburizal saat berpidato dalam Musyawarah Pimpinan Nasional I Kosgoro 2014, di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (13/9/2014) sore, demikian dilansir KOMPAS.COM.

Aburizal mengatakan, ketidaksesuaian Undang-undang di Indonesia terhadap falsafah Pancasila ini sudah mulai terjadi sejak 2005. "Undang-Undang perbankan nasional, Undang-Undang Telekomunuikasi, Undang-Undang Minerba dan tentu dimulai dengan Undang-Undang yang mengatur pilkada ini," ujar dia.

Selain tidak sesuai dengan Pancasila, menurut dia, pilkada langsung juga akan memboroskan anggaran negara. Padahal, anggaran itu bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat untuk rakyat.

"Menurut Depdagri, Pilkada 2015 butuh dana 70 triliun. Bayangkan dengan uang begitu banyak, sekolah bisa dibebaskan sampai 12 tahun, kita bisa bangun jalan tol, kereta api, rumah sakit," ucap dia.

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang didalamnya terdapat mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) akan disahkan pada tanggal 25 September 2014. Sampai saat ini masih terjadi polemik apakah Pemilukada tetap secara langsung seperti selama ini atau Pemilukada dikembalikan ke DPRD.
 [pkspiyungan.org]

[pkssiak.org]

DPD PKS Siak - Download Android App