 |
pkssiak.org - "Pilkada langsung yang selama ini berjalan, adalah high cost democracy," kata Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Senin 8 September 2014.
Pemilihan umum kepala daerah dinilai memakan biaya politik yang sangat tinggi. Padahal, diantara penyebab korupsi terus marak belakangan ini, salah satunya karena tingginya biaya politik itu.
Oleh karenanya, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan, PKS menolak demokrasi berbiaya tinggi dan memilih opsi pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baginya pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD justru sejalan dengan visi misi KPK dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Meski begitu ia menyadari kemungkinan politik uang di DPRD dalam pemilihan kepala daerah masih rawan penyimpangan.
Untuk mencegahnya, dia usul agar ditambah ketentuan guna mengantisipasi celah tersebut.
"Harus dibuat mekanisme yang meminimalkan politik uang di tingkat DPRD," tegasnya.
(pkspiyungan.org)
