PKS: Pemerintah Harus Antisipasi Inflasi Akumulatif
By: admin
Selasa, 16 September 2014
0
pkssiak.org - Pemerintah
harus mendesain program-program yang mampu mengcover dan mengkompensasi
efek domino inflasi di Sumatera secara umum, khususnya di Lampung
sebagai imbas kenaikan tarif penyeberangan Bakauheni- Merak sebesar 12
persen per 15 September pada hari ini. Hal itu diungkapkan Anggota
Fraksi PKS Lampung daerah Pemilihan Lampung Selatan Antoni Imam.
"Tanggung jawab pemerintah harus besar, bagaimana program-programnya mampu mengcover dan dapat mengkompensasi efek domino inflasi baik di Sumatera secara umum, maupun secara khusus di Lampung," kata Anton.
Seperti release yang diterima pasberita.com Senin (15/9) malam, Anton menambahkan bahwa efek inflasi sebagai imbas kenaikan tarif penyeberangan seharusnya tidak dipandang berdiri sendiri. Sebab, ini akan akumulatif dengan kenaikan-kenaikan harga atau tarif kebutuhan dasar publik seperti listrik per 1 September lalu, menyusul kenaikan harga LPG 12 kilogram sebesar Rp. 1.500/kg (18 ribu per tabung) pada 10 September lalu, tentu akan meningkatkan inflasi di Sumatera, khususnya Lampung.
"Dan hal ini akan menambah besar beban masyarakat, jika rencana kenaikan harga BBM benar-benar terealisasi pada pemerintahan baru mendatang,” tegasnya.
Selain itu Anton juga menengarai bahwa inflasi/kenaikan harga akan semakin tinggi jika perkiraan BMKG tentang kemarau mencapai puncak-puncaknya hingga bulan Oktober mendatang benar terjadi. Sehingga musim kemarau berpotensi mempengaruhi jumlah pasokan hasil bumi. Semakin berkurang pasokan, sementara tingkat kebutuhan tetap, tentu akan menaikkan harga di tingkat konsumen. Hal itu pun, secara akumalasi akan menaikkan harga kebutuhan masyarakat, atau inflasi makin meninggi.
Anton berharap sebagai bagian dari masyarakat berharap pemerintah dapat mengantisipasi perihal kenaikan-kenaikan harga barang di tingkat masyarakat, karena akan menambah beban kehidupan mereka.
"Selain itu, peningkatan layanan baik segi kualitas maupun kuantitas harus terus dilakukan, mengingat masyarakat sebagai pengguna dari layanan tersebut telah berkorban dengan membayar harga/tarif layanan yang cukup tinggi,” pungkas Anton.[dm/pksnongsa]
"Tanggung jawab pemerintah harus besar, bagaimana program-programnya mampu mengcover dan dapat mengkompensasi efek domino inflasi baik di Sumatera secara umum, maupun secara khusus di Lampung," kata Anton.
Seperti release yang diterima pasberita.com Senin (15/9) malam, Anton menambahkan bahwa efek inflasi sebagai imbas kenaikan tarif penyeberangan seharusnya tidak dipandang berdiri sendiri. Sebab, ini akan akumulatif dengan kenaikan-kenaikan harga atau tarif kebutuhan dasar publik seperti listrik per 1 September lalu, menyusul kenaikan harga LPG 12 kilogram sebesar Rp. 1.500/kg (18 ribu per tabung) pada 10 September lalu, tentu akan meningkatkan inflasi di Sumatera, khususnya Lampung.
"Dan hal ini akan menambah besar beban masyarakat, jika rencana kenaikan harga BBM benar-benar terealisasi pada pemerintahan baru mendatang,” tegasnya.
Selain itu Anton juga menengarai bahwa inflasi/kenaikan harga akan semakin tinggi jika perkiraan BMKG tentang kemarau mencapai puncak-puncaknya hingga bulan Oktober mendatang benar terjadi. Sehingga musim kemarau berpotensi mempengaruhi jumlah pasokan hasil bumi. Semakin berkurang pasokan, sementara tingkat kebutuhan tetap, tentu akan menaikkan harga di tingkat konsumen. Hal itu pun, secara akumalasi akan menaikkan harga kebutuhan masyarakat, atau inflasi makin meninggi.
Anton berharap sebagai bagian dari masyarakat berharap pemerintah dapat mengantisipasi perihal kenaikan-kenaikan harga barang di tingkat masyarakat, karena akan menambah beban kehidupan mereka.
"Selain itu, peningkatan layanan baik segi kualitas maupun kuantitas harus terus dilakukan, mengingat masyarakat sebagai pengguna dari layanan tersebut telah berkorban dengan membayar harga/tarif layanan yang cukup tinggi,” pungkas Anton.[dm/pksnongsa]
DPD PKS Siak - Download Android App