Harga BBM Naik Untuk Subsidi Menteri Jokowi?
By: admin
Minggu, 07 September 2014
0
 |
pkssiak.org - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) memahami bahwa gaji menteri sekarang di luar tunjangan hanya berkisar Rp 19 juta per bulan, dan sudah lama tidak dinaikkan.
"Kita sadar gaji menteri Rp 19 juta per bulan. Bandingkan gaji anggota DPR Rp 70 juta per bulan, dapat fasilitas macam-macam," katanya, di Jakarta, Jumat, 5 September 2014.
Dirut badan usaha milik negara pun, kata JK, gajinya berkali-kali lipat dari gaji menteri. Selain itu, kata dia, gaji komisioner KPK mencapai Rp 75 juta.
JK menegaskan, gaji yang tidak kunjung naik dan terhitung rendah di antara pejabat lainnya adalah presiden dan menteri.
JK pun berharap menteri-menteri di kabinetnya nanti akan menerima gaji yang lebih baik.
"Kita realistis juga, kalau gajinya segitu bagaimana?", ujarnya.
Pada tahun 2004 lalu, saat ia menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), JK sempat berencana menaikkan gaji menteri, tetapi rencana itu tidak pernah ditandatangani oleh SBY.
Dengan anggaran negara yang diatur sedemikian rupa, JK berencana untuk menaikkan gaji menteri-menteri di kabinet mendatang.
Pertanyaannya, bagaimana cara JK mengatur untuk menaikkan gaji menteri-menteri di kabinet mendatang?
Ada beberapa cara 'mengakali' RAPBN agar gaji menteri bisa naik.
-Pertama, melalui hutang.
-Kedua, menaikkan harga BBM dan memotong atau mengurangi subsidi BBM. Subsidi BBM tahun 2015 adalah sebesar Rp 291.111,8 Triliun.
-Ketiga, menaikkan pajak bagi para miliuner di Indonesia (millionaire tax) dan/atau perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.
-Keempat, anggaran juga bisa ditutup dengan melakukan penghematan pada pos-pos anggaran kementrian dan lembaga Negara yang tidak penting serta melakukan rasionalisasi gaji dan tunjangan para pejabat Negara.
-Kelima menutup lubang-lubang potensi kebocoran APBN. Menurut audit BPK, kebocoran APBN mencapai persentase 32%
Melihat gelagat pemerintahan "balas budi" Jokowi yang belum berkuasa namun sudah gencar melempar isu kenaikan BBM, patut dicurigai, subsidi gaji menteri mendatang didanai dari kenaikan harga BBM.
Itu artinya, dana subsidi BBM yang terdapat pada RABPN akan berkurang.
Apa efeknya untuk rakyat?
Pencabutan/pengurangan subsidi itu akan berdampak cukup signifikan bagi sekitar 30-an juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan berpotensi menambah jumlah orang miskin baru, terutama mereka yang berhimpit dengan garis kemiskinan.
Naiknya harga BBM tentu berimbas pada kenaikan harga barang pokok dan transportasi. Rakyat makin tersudut.
Jika benar BBM naik untuk mensubsidi kenaikan gaji menteri, sudah selayaknya rakyat melawan.
Pemerintahan ini bukan milik mereka yang mencoblos Jokowi saja. Selayaknya pemerintah berpihak pada rakyat kecil! (fs)
DPD PKS Siak - Download Android App
