Sudah Berumur 100 Tahun, Dolly Layak Tutup Usia
By: admin
Kamis, 19 Juni 2014
0
 |
pkssiak.org, SURABAYA - Lokasisasi prostitusi Dolly sudah berumur 100 tahun. Sebagaimana mana manusia, umur 100 tahun layak untuk tutup usia.
Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri menyampaikan hal itu pada acara Deklarasi Warga Kelurahan Putat Jaya mendukung penutupan Lokalisasi Dolly, Rabu (18/6) malam di Islamic Center Surabaya.
"Lokalisasi prostitusi itu sudah berumur 100 tahun, seperti manusia sudah layaknya tutup usia. Mari kita isi kemerdekaan dengan mensejahterakan warga, bukan melestarikan eksploitasi perempuan dan perdagangan orang, karena itu melanggar hak asasi manusia," ujar Mensos di hadapan 3.000 warga yang memenuhi Islamic Centre Surabaya.
Mensos menyatakan salut pada keberanian Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi jawa Timur yang mengambil kebijakan menutup lokalisasi terbesar di Asia Tenggara tersebut. Kemensos mendukung kebijakan tersebut dan siap membantu para pekerja seks komersial (PSK) dengan memberikan berbagai pelatihan dan keterampilan agar dapat digunakan untuk alih profesi.
Inti acara adalah Deklarasi Warga Kelurahan Putat Jaya untuk membentuk lingkungan yang aman, bersih dan sehat dengan cara alih fungsi lokalisasi Dolly dan Jatak menjadi pusat kuliner dan produk lokal. Tak kurang dari 160 warga berikrar mewakili beragam kelompok, termasuk mantan WTS dan mucikari yang sudah bertobat.
Selain itu Kemensos juga memberikan bantuan dana untuk modal usaha. Lebih dari Rp 7,3 miliar diserahkan Mensos kepada Walikota Surabaya untuk modal usaha ekonomi produktif (UEP) bagi PSK yang beralih profesi. Selain itu diberikan juga jaminan hidup selama tiga bulan dan biaya pemulangan, jika mereka bertekad kembali ke keluarga di kampung halaman.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan terima kasih kepada Mensos yang sangat responsif. Menurut dia, penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak bukan proyek dadakan. Program ini sudah dicanangkan Pemprov Jatim sejak 2010, lalu Kemensos menyelenggarakan workshop bersama tahun 2011 dan action 2012.
"Sampai saat ini sudah 24 lokalisasi yang ditutup di seluruh Jatim. Tinggal 23 lokalisasi yang siap dituntaskan. Kami ajak pak Mensos, jika sulit mencari daerah yang siap, maka Jatim bersedia menjadi daerah percontohan," ungkap Soekarwo.
Pemprov Jatim bertugas untuk menangani para mantan mucikari, sementara Walikota Surabaya bertanggung jawab membina warga sekitar yang terdampak dan mengubah lokalisasi menjadi pusat pendidikan dan pemberdayaan ekonomi serta ruang publik yang sehat. Semua pihak berkontribusi, termasuk MUI dan ormas yang beragam latar belakang.
Sementara itu Ketua PWNU Jatim, KH Mutawakkil Alallah, mendukung ketegasan pemerintah daerah dan pusat dalam menyeleaaikan masalah sosial. "Adalah ironi kota Surabaya yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan keagamaan masih membiarkan lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Hari ini ironi itu harus diakhir. Jutaan santri, Kiai dan masyarakat Indonesia sujud syukur atas penutupan Dolly dan Jarak. Kita kembalikan Surabaya kepada fitrahnya," papar Kiai Mutawakkil dalam tausyiahnya.
Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri menyampaikan hal itu pada acara Deklarasi Warga Kelurahan Putat Jaya mendukung penutupan Lokalisasi Dolly, Rabu (18/6) malam di Islamic Center Surabaya.
"Lokalisasi prostitusi itu sudah berumur 100 tahun, seperti manusia sudah layaknya tutup usia. Mari kita isi kemerdekaan dengan mensejahterakan warga, bukan melestarikan eksploitasi perempuan dan perdagangan orang, karena itu melanggar hak asasi manusia," ujar Mensos di hadapan 3.000 warga yang memenuhi Islamic Centre Surabaya.
Mensos menyatakan salut pada keberanian Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi jawa Timur yang mengambil kebijakan menutup lokalisasi terbesar di Asia Tenggara tersebut. Kemensos mendukung kebijakan tersebut dan siap membantu para pekerja seks komersial (PSK) dengan memberikan berbagai pelatihan dan keterampilan agar dapat digunakan untuk alih profesi.
Inti acara adalah Deklarasi Warga Kelurahan Putat Jaya untuk membentuk lingkungan yang aman, bersih dan sehat dengan cara alih fungsi lokalisasi Dolly dan Jatak menjadi pusat kuliner dan produk lokal. Tak kurang dari 160 warga berikrar mewakili beragam kelompok, termasuk mantan WTS dan mucikari yang sudah bertobat.
Selain itu Kemensos juga memberikan bantuan dana untuk modal usaha. Lebih dari Rp 7,3 miliar diserahkan Mensos kepada Walikota Surabaya untuk modal usaha ekonomi produktif (UEP) bagi PSK yang beralih profesi. Selain itu diberikan juga jaminan hidup selama tiga bulan dan biaya pemulangan, jika mereka bertekad kembali ke keluarga di kampung halaman.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan terima kasih kepada Mensos yang sangat responsif. Menurut dia, penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak bukan proyek dadakan. Program ini sudah dicanangkan Pemprov Jatim sejak 2010, lalu Kemensos menyelenggarakan workshop bersama tahun 2011 dan action 2012.
"Sampai saat ini sudah 24 lokalisasi yang ditutup di seluruh Jatim. Tinggal 23 lokalisasi yang siap dituntaskan. Kami ajak pak Mensos, jika sulit mencari daerah yang siap, maka Jatim bersedia menjadi daerah percontohan," ungkap Soekarwo.
Pemprov Jatim bertugas untuk menangani para mantan mucikari, sementara Walikota Surabaya bertanggung jawab membina warga sekitar yang terdampak dan mengubah lokalisasi menjadi pusat pendidikan dan pemberdayaan ekonomi serta ruang publik yang sehat. Semua pihak berkontribusi, termasuk MUI dan ormas yang beragam latar belakang.
Sementara itu Ketua PWNU Jatim, KH Mutawakkil Alallah, mendukung ketegasan pemerintah daerah dan pusat dalam menyeleaaikan masalah sosial. "Adalah ironi kota Surabaya yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan keagamaan masih membiarkan lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Hari ini ironi itu harus diakhir. Jutaan santri, Kiai dan masyarakat Indonesia sujud syukur atas penutupan Dolly dan Jarak. Kita kembalikan Surabaya kepada fitrahnya," papar Kiai Mutawakkil dalam tausyiahnya.
[tajuk/pkskelapadua]
DPD PKS Siak - Download Android App
