Mahfudz: Bocornya Berkas Dewan Kehormatan Perwira itu Ranah Pidana
By: admin
Kamis, 12 Juni 2014
0
pkssiak.org, Jakarta
- Politikus PKS Mahfudz Siddiq, berpendapat bahwa kasus bocornya
berkas-berkas Dewan Kehormatan Perwira (DKP) merupakan tindakan pidana.
Ketua Komisi I DPR, yang membidangi pertahanan dan luar negeri ini
menilai berkas tersebut berkategori rahasia.
“Seluruh berkas-berkas dalam DKP termasuk keputusan ini masuk kategori rahasia dan masih ada dalam rentang waktu retensi kerahasiaannya sebagaimana diatur dalam UU Kearsipan. Jadi dengan bocornya surat itu menurut saya itu satu tindakan pidana,” ujar Mahfudz dilansir detikcom usai rapat Komisi I DPR dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Rabu (11/06/2014).
Lebih lanjut, pria yang berasal dari Fraksi PKS itu menghimbau agar institusi terkait melakukan investigasi perihal penyebab kebocoran, terlepas dari perdebatan asli atau tidaknya berkas DKP. Pelaku yang membocorkan dan menyebarluaskan berkas yang bersifat rahasia tersebut bisa terkena tindakan pidana karena telah melanggar UU Kearsipan.
Mahfudz juga mengatakan bahwa maraknya kasus-kasus seperti bocornya berkas DKP ini merupakan bentuk-bentuk pertarungan politik yang makin tidak sehat karena sudah melibatkan institusi-institusi yang secara bersama-sama harus dijaga oleh kedua pasangan.
“TNI ini kan institusi yang ada di tengah dan bukan menjadi pendukung capres manapun. Kasus ini bisa berimplikasi serius kepada TNI. Jadi itu yang saya sayangkan,” tuturnya.
Menyoal dugaan adanya pihak internal TNI yang sengaja menyebarkan berkas tersebut, Mahfudz tak mau mengarahkan dugaannya ke pihak manapun. Menurutnya, segala kemungkinan terbuka lebar karena timses dan pendukung kedua pasangan capres-cawapres berasal dari berbagai kalangan.
“Di timses dan pendukung capres ini kan macem-macem orangnya. Ada yang punya akses terhadap sumber-sumber tertentu sehingga kemungkinannya terbuka. Ini memang bagian dari kerja-kerja politik orang-orang yang terlibat dalam pilpres. Cuma akhirnya institusi TNI jadi terseret-seret. Ini yang saya sangat prihatinkan.” kata Mahfudz.
Ketua Komisi yang membidangi pertahanan dan intelijen ini berharap netralitas TNI bisa dibarengi dengan perilaku para politisi dan timses capres agar tidak menyeret-nyeret TNI dalam urusan-urusan politik.[pkskelapadua]
“Seluruh berkas-berkas dalam DKP termasuk keputusan ini masuk kategori rahasia dan masih ada dalam rentang waktu retensi kerahasiaannya sebagaimana diatur dalam UU Kearsipan. Jadi dengan bocornya surat itu menurut saya itu satu tindakan pidana,” ujar Mahfudz dilansir detikcom usai rapat Komisi I DPR dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Rabu (11/06/2014).
Lebih lanjut, pria yang berasal dari Fraksi PKS itu menghimbau agar institusi terkait melakukan investigasi perihal penyebab kebocoran, terlepas dari perdebatan asli atau tidaknya berkas DKP. Pelaku yang membocorkan dan menyebarluaskan berkas yang bersifat rahasia tersebut bisa terkena tindakan pidana karena telah melanggar UU Kearsipan.
Mahfudz juga mengatakan bahwa maraknya kasus-kasus seperti bocornya berkas DKP ini merupakan bentuk-bentuk pertarungan politik yang makin tidak sehat karena sudah melibatkan institusi-institusi yang secara bersama-sama harus dijaga oleh kedua pasangan.
“TNI ini kan institusi yang ada di tengah dan bukan menjadi pendukung capres manapun. Kasus ini bisa berimplikasi serius kepada TNI. Jadi itu yang saya sayangkan,” tuturnya.
Menyoal dugaan adanya pihak internal TNI yang sengaja menyebarkan berkas tersebut, Mahfudz tak mau mengarahkan dugaannya ke pihak manapun. Menurutnya, segala kemungkinan terbuka lebar karena timses dan pendukung kedua pasangan capres-cawapres berasal dari berbagai kalangan.
“Di timses dan pendukung capres ini kan macem-macem orangnya. Ada yang punya akses terhadap sumber-sumber tertentu sehingga kemungkinannya terbuka. Ini memang bagian dari kerja-kerja politik orang-orang yang terlibat dalam pilpres. Cuma akhirnya institusi TNI jadi terseret-seret. Ini yang saya sangat prihatinkan.” kata Mahfudz.
Ketua Komisi yang membidangi pertahanan dan intelijen ini berharap netralitas TNI bisa dibarengi dengan perilaku para politisi dan timses capres agar tidak menyeret-nyeret TNI dalam urusan-urusan politik.[pkskelapadua]
DPD PKS Siak - Download Android App
