Kemensos Bedah 120 Rumah Warga Miskin di Karang Anyar
By: admin
Sabtu, 28 Juni 2014
0
 |
pkssiak.org, KARANG ANYAR
- Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyampaikan, kemiskinan
merupakan masalah yang harus serius diatasi dengan melibatkan berbagai
pihak terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan
masyarakat.
Menurutnya, salah satu parameter dalam kriteria kemiskinan adalah rumah. Rumah menjadi dasar bagi warga miskin untuk semangat maju. Tidak hanya itu, ketercapaian tidak lepas dari semangat untuk membantu dan mengatasi jumlah warga miskin di yang berada daerah tersebut.
“Selama ini, Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat semangat kesetiakawanan sosial sangat kuat dalam pelaksanaan bedah kampung di berbagai tempat di Indonesia,” ujarnya di acara bedah rumah di Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, Kamis (26/6).
Komitmen Kemensos untuk terus menjalankan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) yang salah satu indikator pengurangan angka kemiskinan adalah pemenuhan kebutuhan rumah warga miskin yang faktanya memang tidak layak huni.
Sebab menurut Salim, dengan dibangun rumah layak huni, maka kepala keluarga akan berkonsentrasi pada pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
“Kemensos menempuh cara untuk mengatasi hal itu dengan jaringan kemitraan. Hingga kini, telah menyelesaikan pembangunan 11 ribu unit rumah layak huni bagi warga miskin, ” tandasnya.
Pada umumnya warga miskin memiliki banyak keterbatasan, sehingga cara yang tepat adalah dengan dibangunkan rumah layak huni. Selain itu, diberikan pula penguatan dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP), melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Hasil monitoring dan penelitian internal menunjukkan, banyak warga miskin yang tergabung dalam KUBE telah berhasil dengan usaha yang dikelolanya, sehingga sudah ada yang bisa menabung dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
“Tentu saja, Kemensos terus memberikan pendampingan kepada mereka tidak hanya bantuan modal usaha. Dari sekian KUBE yang berhasil di antaranya, di Palembang, Bangka Belitung, Balikpapan dan Garut, Jawa Barat. Hasilnya cukup membanggakan, yaitu mampu membiayai sekolah anak dan membeli kebutuhan rumah tangga, ” ucapnya.
Pada Juni ini, Kemensos melanjutkan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga miskin pada titik ke 45 di Kabupaten Karang Anyar, Provinsi Jawa Tengah.
Warga miskin mendapatkan bedah rumah bagi mereka yang tinggal di desa Kwangsan, Kecamatan Jumapolo sebanyak 120 unit rumah. Juga, Kemensos membantu 20 KUBE di Desa Kransan yang potensial di bidang pertanian dan mulai tumbuh perdagangan.
“Kabupaten Karang Anyar mendapatkan bantuan dana dari Kemensos Rp 1,6 miliar, terdiri dari Rp 1,2 miliar bagi 120 rumah yang akan dibedah dan Rp 400 juta untuk bantuan 20 KUBE, ” terang Mensos.
Selain itu, ada paket bantuan Kemensos berupa alat bantu dengar 3 unit, Kruk bagi penyandang disabilitas 2 pasang, kursi roda 4, dan 2 unit Sarana Lingkungan (Sarling). Paket bantuan yang diberikan berdasarkan hasil kajian dan verifikasi di lapangan sebelum penetapan secara nilai manfaatnya. Untuk sarling sebagai bagian tidak terpisahkan dari bedah kampung yang didasarkan pada kebutuhan warga keseluruhan.
“Setelah melalui rembuk warga, ditetapkan sarling yang paling dibutuhkan dan diyakini mampu memperkuat interaksi sosial antarwarga setempat, ” ujarnya.(ris/jpnn/pkskelapadua)
Menurutnya, salah satu parameter dalam kriteria kemiskinan adalah rumah. Rumah menjadi dasar bagi warga miskin untuk semangat maju. Tidak hanya itu, ketercapaian tidak lepas dari semangat untuk membantu dan mengatasi jumlah warga miskin di yang berada daerah tersebut.
“Selama ini, Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat semangat kesetiakawanan sosial sangat kuat dalam pelaksanaan bedah kampung di berbagai tempat di Indonesia,” ujarnya di acara bedah rumah di Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, Kamis (26/6).
Komitmen Kemensos untuk terus menjalankan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) yang salah satu indikator pengurangan angka kemiskinan adalah pemenuhan kebutuhan rumah warga miskin yang faktanya memang tidak layak huni.
Sebab menurut Salim, dengan dibangun rumah layak huni, maka kepala keluarga akan berkonsentrasi pada pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
“Kemensos menempuh cara untuk mengatasi hal itu dengan jaringan kemitraan. Hingga kini, telah menyelesaikan pembangunan 11 ribu unit rumah layak huni bagi warga miskin, ” tandasnya.
Pada umumnya warga miskin memiliki banyak keterbatasan, sehingga cara yang tepat adalah dengan dibangunkan rumah layak huni. Selain itu, diberikan pula penguatan dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP), melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Hasil monitoring dan penelitian internal menunjukkan, banyak warga miskin yang tergabung dalam KUBE telah berhasil dengan usaha yang dikelolanya, sehingga sudah ada yang bisa menabung dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
“Tentu saja, Kemensos terus memberikan pendampingan kepada mereka tidak hanya bantuan modal usaha. Dari sekian KUBE yang berhasil di antaranya, di Palembang, Bangka Belitung, Balikpapan dan Garut, Jawa Barat. Hasilnya cukup membanggakan, yaitu mampu membiayai sekolah anak dan membeli kebutuhan rumah tangga, ” ucapnya.
Pada Juni ini, Kemensos melanjutkan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga miskin pada titik ke 45 di Kabupaten Karang Anyar, Provinsi Jawa Tengah.
Warga miskin mendapatkan bedah rumah bagi mereka yang tinggal di desa Kwangsan, Kecamatan Jumapolo sebanyak 120 unit rumah. Juga, Kemensos membantu 20 KUBE di Desa Kransan yang potensial di bidang pertanian dan mulai tumbuh perdagangan.
“Kabupaten Karang Anyar mendapatkan bantuan dana dari Kemensos Rp 1,6 miliar, terdiri dari Rp 1,2 miliar bagi 120 rumah yang akan dibedah dan Rp 400 juta untuk bantuan 20 KUBE, ” terang Mensos.
Selain itu, ada paket bantuan Kemensos berupa alat bantu dengar 3 unit, Kruk bagi penyandang disabilitas 2 pasang, kursi roda 4, dan 2 unit Sarana Lingkungan (Sarling). Paket bantuan yang diberikan berdasarkan hasil kajian dan verifikasi di lapangan sebelum penetapan secara nilai manfaatnya. Untuk sarling sebagai bagian tidak terpisahkan dari bedah kampung yang didasarkan pada kebutuhan warga keseluruhan.
“Setelah melalui rembuk warga, ditetapkan sarling yang paling dibutuhkan dan diyakini mampu memperkuat interaksi sosial antarwarga setempat, ” ujarnya.(ris/jpnn/pkskelapadua)
DPD PKS Siak - Download Android App
