Ekonom: Politik Anggaran ala Jokowi Bahayakan NKRI
By: admin
Rabu, 11 Juni 2014
0
pkssiak.org, Jakarta - Konsep politik anggaran yang bakal diperjuangkan capres nomor urut 2 Jokowi-JK dianggap membahayakan NKRI. Sejumlah daerah bakal sakit hati dan menumbuhkan bibit disintegrasi.
Ekonom INDEF Dr. Dradjad Hari Wibowo, M.Ec menilai konsep politik anggaran ala Jokowi itu berpotensi menimbulkan disintegrasi, kerusuhan sosial, dan melindas hak hidup wong cilik.
"Itu blunder Jokowi yang sangat fatal. Saya tidak bisa membayangkan kalau ada presiden yang memberlakukan konsep tersebut," ungkap Dradjad kepada INILAHCOM di Jakarta, Selasa (10/06/2014).
Dalam debat capres-cawapres pertama yang digelar Senin malam (09/06/2014), pasangan Jokowi-JK bertekad untuk memotong anggaran daerah jika tidak mengikuti arahan atau kebijakan dari pusat.
‘’Bisa DAK (dana alokasi khusus)-nya dipotong atau dikurangi. Ini bisa membuat daerah ketakutan,’’ kata Jokowi.
Dari pernyataan tersebut, Jokowi ingin agar pemerintahannya ditakuti. Artinya, daerah harus tunduk tegak lurus kepada pusat. Kalau tidak, ya itu tadi, Jokowi tak segan untuk menyunat jatah anggaran daerah.
‘’Pada 27 Maret 2012, wakil wali kota Solo ikut demo menentang kenaikan BBM. Nah seandainya Jokowi yang menjadi presiden, apa yang akan dia lakukan? Potong anggaran atau apa? Yang jelas, konsep politik anggaran Jokowi bisa bikin masalah,’’ papar Drajad.
Dengan pemotongan anggaran untuk daerah, rakyat bisa menjadi marah besar. Kalau dipotong, bagaimana dengan gaji PNS, perawat rumah sakit, dokter di daerah, guru, serta karyawan lainnya.
"Rakyat bisa marah, memicu kerusuhan sosial. Bagi daerah-daerah yang bisa mandiri, tuntutan untuk melepaskan diri menjadi sebuah kemungkinan yang nyata. Saya kira, Jokowi bikin blunder besar," ungkap Dradjad. [inilah/pkspiyungan]
DPD PKS Siak - Download Android App
