Cara Pemprov Jabar Terapkan Perlindungan Anak Dikagumi Anggota DPR

pkssiak.org - Rapat dengar pendapat umum yang dilakukan Anggota komisi VIII DPR RI yang tergabung dalam Panja RUU Perlindungan Anak dengan Pemprov Jawa Barat, beserta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jabar dan Jatim di Bandung, Jawa Barat yang membahas Revisi UU Perlindungan Anak diapresiasi politisi asal PKS Ledia Hanifa.
Pasalnya dalam rapat tersebut, kader PKS yang juga menjabat KaBid Humas Kaukus Perempuan Parlemen RI dan anggota IFPPD itu menemukan kebijakan Pemprov Jawa Barat yang sudah terlebih dahulu berfikir secara sistematis terkait perlindungan anak di Jawa Barat.

“Pemprov JaBar tnyata sdh memikirkan scr sistematis perlindungan thd anak di Jawa Barat. Termasuk sedang siapkan Perda Ketahanan Keluarga. Dan pada tataran pelaksanaannya dilakukan oleh P2TP2A yg dipimpin bu @netty_heryawan,” kata Wakil Ketua komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa.

Rapat itu sendiri dihadiri Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar, ketua P2TP2A Jawa Barat Netty Heryawan dan perwakilan P2TP2A Jawa Timur.

Pemprov Jawa Barat kata Ledia, secara sistematis sudah membuat berbagai peraturan daerah seperti pencegahan tindak pidana perdagangan manusia dan perlindungan anak. Bahkan saat ini, Jawa Barat sedang membuat perda Ketahanan Keluarga dan perda Buruh Migran yang memuat tentang pola asuh berbasis masyarakat.

Ia pun memberi apresiasi terhadap masukan dari Wagub Jawa Barat dan Ketua P2TP2A terkait RUU Perlindungan Anak. “Masukan utk Panja RUU #revisiUUPA ttg peran pemda dan masyarakat tergambar jelas dari presentasi pak @Deddy_Mizwar_ & bu @netty_heryawan,” ujar Ledia.

Namun menurutnya, tidak semua pemprov punya perhatian sebesar Jawa Barat dalam hal perlindungan anak. Ledia juga mengutip pendapat Elly Risman yang membuat munculnya kekerasan terhadap anak salah satunya dari bahaya pornografi yang jelas-jelas merusak otak dan perilaku.

“Peran masyarakat harus dibangkitkan. Gerakan Kebudayaan beliau menamainya. Serius. Kita sungguh wajib serius diantaranya dg Revisi UU PA,” tambahnya lagi.

Ledia mengkhawatirkan makin banyak penurunan kualitas berkeluarga di Indonesia. Orang dewasa yang harusnya melindungi anak malah memperalat anak. Ia juga memberi warning, implementasi UU Pornografi yang salah kaprah akan menjadi ancaman yang nyata bagi anak-anak di Indonesia. 

“Pe er besar implementasi UU Pornografi yg tdk dijalankan scr benar akan jd ancaman bg 88jt anak Indonesia,” tandasnya. (fbi/pks-kotabekasi)

[pkssiak.org]

DPD PKS Siak - Download Android App