"Audit BPK, HUT DKI, dan Kegagalan Jokowi"
By: admin
Sabtu, 21 Juni 2014
0
pkssiak.- Oleh Tri Wisaksana
(Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta)
Besok HUT DKI 22 Juni. Horreeee.
Waduh tapi kurang keren nih kado utk rakyat DKI di HUT DKI tahun ini. Adipura lepas semua. Eeh barusan BPK nurunin status keuangan pemda.
Kalo tahun lalu DKI dapet opini wajar tanpa pengecualian (WTP) thd laporan keuangan pemda eh tahun ini turun jadi wajar dengan pengecualian (WDP). Waduh.
Kata BPK walau tahun lalu DKI dpt WTP belum tentu seterusnya WTP. Bisa aja turun status opini. Nggak ada jaminan katanya.
Sebab2 turunnya status bisa krn lemahnya sistem pengendalian, pelanggaran kepatuhan, kurangnya komitmen pada akuntabilitas keuangan.
Sayang banget ya laporan keuangan pemda DKI turun menjelang HUT DKI besok. Akibat nggak ada Sekda definitif kali ya? Atau ada akibat lain?
Abis shalat ashar lanjut deh ngetwit lebih rinci hasil audit BPK thd laporan keuangan pemda DKI. Shalat yuk.
Alhamdulillah selesai shalat ashar. Lanjut lapor ke warga twips aah. Masih ttg hasil audit BPK thd laporan keuangan pemda DKI. #auditBPK
Kata BPK ada 86 temuan pemeriksaan senilai Rp1,54T pada laporan keuangan pemda DKI th 2013. #auditBPK
Dr 86 temuan ada 85,3M berindikasi kerugian negara, 1,3T potensi kerugian negara, 95M kurang setor, 23M nggak efisien. #auditBPK
Dr temuan tsb ada bbrp yg signifikan. BPK mengingatkan pemprov DKI utk tindak lanjut. #auditBPK
Kata BPK: 1. Program e-budgeting, e-aset, dll tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Berindikasi merugikan negara 1,4M. #auditBPK
2. Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terindikasi ganda 9006 nama. Nilainya 13,3M. #auditBPK
3. BOP sekolah negeri, laporan tanggung jawab tdk sesuai kondisi sebenarnya. Indikasi kerugian 8,2M. #auditBPK
4. BOP swasta belum sesuai ketentuan. Sekolah dapet BOP padahal nggak ajukan proposal. Nilai 6M. #auditBPK
5. Penataan kampung kumuh tdk optimal. 1152 rumah berdiri di atas tanah negara atau di badan sungai. #auditBPK
6. Pengadaan busway dan bus sedang tdk sesuai ketentuan. Tdk dpt diyakini kewajarannya. Potensi kerugian negara 118M. #auditBPK
7. Bendahara Transjakarta nggak mungut dan setor pajak penghasilan 2009-2013. Senilai 57,3M. #auditBPK
8. Dana operasional UPK Pulogadung 2010-2012 belum dipertanghungjawabkan. Nilai 16,8M. #auditBPK
9. Laporan biaya pengendalian teknis pd 29 SKPD tdk sesuai ketentuan. Indikasi kerugian 27,9M. #auditBPK
10. Pencairan uang persediaan di Dinas PU ditransfer ke rek pejabat kecamatan, sudin. Nilai 104,6M. #auditBPK
11. Sistem pencatatan aset, dana hibah, CSR, bansos tidak memadai. Tdk sesuai serah terima. Tdk tercatat di neraca. #auditBPK
12. Aset tanah dan bangunan di 63 lokasi dikuasai pihak lain. Berpotensi kehilangan aset. #auditBPK
13. Tanah HPL seluas 6,8 juta m2 tidak tercatat dlm Daftar Inventaris. #auditBPK
14. Penerimaan sewa rumah susun tidak disetor ke kas negara. Nilai 2,3M. #auditBPK
15. Adendum kontrak TPST sampah Bantar Gebang tdk dg prinsip saling menguntungkan. Berpotensi merugikan keuangan daerah. #auditBPK
Waduh lumayan banyak juga temuan BPK th ini ya. Mudah2an pemda DKI bisa ambil pelajaran. Salam partisipasi!
*dari kultwit @Triwisaksana
BACA JUGA:
Temuan BPK: Indikasi Kerugian Pemprov DKI Era Jokowi Tembus Triliunan Rupiah
:: PKS PIYUNGAN
DPD PKS Siak - Download Android App
