 |
“Koalisi PDIP adalah koalisi tertutup. Sedangkan koalisi Gerindra adalah koalisi terbuka.” ujar Fahri di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5/2014).
Dia menjelaskan, dalam pembentukan koalisi harus mengacu kepada Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 2008 Tentang pelilihan Presiden (Pilpres) dimana pengusungan Capres dan cawapres harus berdasarkan calon yang diajukan dan parpol dan gabungan dari parpol.
Atas dasar jika calon tersebut keluar sebagai pemenang maka pembentukan kabinet akan diputuskan lewat hasil musyawarah dan bukan sepihak walaupun hal itu sepenuhnya hak dari priseden terpilih.
“Ini merupakan kekeliruan PDIP terhadap konstitusi yakni UU Pilpres dan kultur Partai,” imbuhnya.
Lebih lanjut Fahri mengatakan, koalisi yang dibangun Gerindra, PKS dan partai lainnya adalah kondisi yang setara, tidak ada tuan rumah dan tamu. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Prabowo, bahwa koalisi yang diusung Partai Gerindra, akan dijalankan secara kolektif kolegial.
Sumber: http://nasional.inilah.com/read/detail/2101488/pks-koalisi-gerindra-lebih-demokratis-dari-pdip
[fahrihamzah.com]
