Mengapa Jokowi Ditolak, Mengapa Prabowo Dipilih

pkssiak.org - Calon Presiden Jokowi tampaknya toleran terhadap korupsi dan siap jadi antek asing. Prabowo Subianto dikenal sebagai Calon Presiden yang anti-korupsi

Perkara korupsi ini bukan kasus kecil, tapi menyangkut uang negara sekitar Rp 1,5 trilyun. Sekali lagi, Rp 1,5 trilyun. Inilah sekarang yang melilit Jokowi, Gubernur Jakarta dan Calon Presiden PDIP itu.

Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis malah berpendapat agar Kejaksaan Agung segera memeriksa keterlibatan Jokowi dalam korupsi pengadaan bus transjakarta yang diimpor dari China itu. Selaku pemimpin tertinggi di Pemda DKI, Joko Widodo alias Jokowi dianggap mengetahui rencana pengadaan bus tersebut.

‘’Mau tak mau, Jokowi harus didengar keterangannya, apalagi kalau penyelidikan Kejaksaan Agung mengarah ke sana,’’ kata Margarito kepada wartawan 15 Mei lalu. Berdasarkan aturan pengelolaan keuangan di setiap daerah, menurut Margarito, pengadaan atau belanja barang harus melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Setelah itu baru belanja barang  disetujui Kepala Daerah, dalam hal ini Jokowi sebagai gubernur yang menandatangani dokumennya. Tapi tanda tangan itu tak serta-merta melanggar hukum. ‘’Apakah Jokowi tahu ada yang direncanakan, apa dia tahu pencairannya, itu yang harus dicari tahu oleh Kejaksaan Agung,’’ kata Margarito.

Untuk sementara yang sudah jelas menjadi tersangka dalam perkara korupsi penggelembungan harga (mark up) ratusan bus impor dari China ini adalah Udar Pristono, bekas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang kini menjadi staf Gubernur Jokowi. Untuk diketahui, Udar Pristono memang punya hubungan ‘’khusus’’ dengan Jokowi. Begini ceritanya:

Pada waktu Jokowi dilantik menjadi Gubernur, Udar Pristono selaku Kepala Dinas Perhubungan berkenalan dengan Michael Bimo Putranto, pedagang mebel dari Solo, yang tak lain teman dekat Jokowi. Yang mengenalkan keduanya adalah Jokowi sendiri. Setelah itu, Michael Bimo Putranto betul-betul populer di lingkungan Pemda DKI sebagai teman dekat Gubernur Jokowi. Semua para pejabat DKI sangat menghormatinya. Coba, Michael Bimo Putranto sempat ditunjuk Jokowi mewakilinya selaku gubernur ketika sebuah tim berangkat ke China untuk meninjau sebuah pameran bus.

Kabarnya impor bus dari China yang berkarat itu adalah hasil lobi Michael Bimo Putranto pula. Dari Bimo mengalir dana untuk sejumlah orang, antara lain, kepada wartawan pendukung Jokowi dan kepada salah seorang putra Gubernur Jokowi.

Tersangka lainnya adalah Prawoto, Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Sebelumnya, Setyo Tuhu, Ketua Panitia Pengadaan pada Dinas Perhubungan DKI dan R. Dradjat A, Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan DKI, sudah terlebih dahulu dijadikan tersangka. Keduanya sekarang ditahan oleh Kejaksaan Agung.

Udar Pristono sebenarnya dalam pemeriksaan sudah mengakui bahwa pembelian bus dari China itu sedari awal sudah diketahui dan diikuti prosesnya oleh Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ini adalah proyek yang bersifat struktural sehingga diketahui dari atas sampai bawah. ‘’Pembahasan anggarannya juga dilakukan DPRD,’’ kata Udar.

Dengan pernyataan itu Udar Pristono hendak mengatakan bahwa Gubernur Jokowi mau pun Wakilnya Ahok, atau pun para anggota DPRD DKI Jakarta, semua tahu pengadaan bus China berkarat itu, sehingga mereka semua harus turut pula bertanggung jawab.

Tapi yang paling berat dampak tuduhan terhadap Gubernur Jokowi. Apakah Gubernur Jokowi terlibat langsung atau tidak dalam korupsi bus China? Itu adalah urusan Kejaksaan Agung. Yang jadi masalah, Jokowi sekarang sedang dipersiapkan menjadi calon Presiden oleh koalisi  PDIP dan PKB. Bisa Anda bayangkan bagaimana citra Capres ini di mata rakyat sebagai calon pemilih, bila kelak di tengah masa kampanye pemilihan Presiden, Jokowi harus menghadapi pemeriksaan perkara korupsi di gedung bundar Kejaksaan Agung.

Korupsi memang masalah terbesar Jokowi. Sewaktu masih menjadi Walikota Solo, Jokowi telah dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam kasus dana pendidikan dan kemudian penjualan lahan Pemda Solo kepada PT Sritex, perusahaan tekstil yang sangat terkenal di sana. Tapi anehnya KPK terus menutupi kasus ini, tak mau membukanya. Satu kali saja pun Jokowi belum pernah dipanggil dan diperiksa KPK.

Penutupan kasus Jokowi di KPK ini tentu saja sangat mencurigakan. Apalagi belakangan, Ketua KPK Abraham Samad tampak bersemangat ingin menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Jokowi. Tidakkah menggebu-gebunya hasrat Abraham Samad jadi calon Wapres kubu Jokowi itu  ada kaitannya dengan berkas pengaduan yang dipeti-eskan KPK, termasuk membisunya KPK dalam korupsi bus berkarat dari China?

PERILAKU KORUPSI PEJABAT KITA

Kecurigaan terhadap Ketua KPK Abraham Samad untuk menggunakan jabatannya dalam ranah politik praktis sebenarnya sudah terbukti ketika belum lama ini Samad memberi keterangan pers bahwa ‘’pejabat tinggi’’ Departemen Agama telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana haji. Samad yang berhasrat besar untuk jadi Wakil Presiden dari kubu Jokowi, tampak memanfaatkan jabatannya sebagai Ketua KPK untuk menyerang Menteri Agama Suryadarma Ali yang jadi pendukung Capres Prabowo Subianto, saingan terberat Jokowi . Ternyata besoknya Juru Bicara KPK Johan Budi memberikan keterangan pers untuk membantah pernyataan Abraham Samad. Menurut Johan Budi, perkara itu masih dalam tahap penyelidikan sehingga belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, seperti apa yang disebutkan Abraham Samad sehari sebelumnya.

Apa yang dilakukan Abraham Samad jelas merupakan pelanggaran berat kode etik KPK secara terang-terangan dan itu dilakukannya demi menguntungkan kelompok Jokowi. Untuk perbuatannya itu semestinya Samad diadili komite etik KPK. Tak memadai KPK hanya mengirim Johan Budi guna memberikan keterangan pers membantah Samad.

Kemudian KPK semestinya segera memanggil dan memeriksa Jokowi untuk menuntaskan pengaduan atau laporan terhadapnya yang ada di KPK. Apakah itu kasus penjualan lahan Pemda Solo, masalah dana pendidikan, yang semua terjadi ketika Jokowi menjabat Walikota Solo. Adalah tak layak Jokowi mencalonkan diri menjadi Presiden sementara dia memiliki perkara atau kasus yang menggantung di Kejaksaan Agung mau pun KPK, apalagi kalau perkara itu beraroma korupsi dan penyalahgunaan jabatan.

Soalnya, korupsi di Indonesia sekarang betul-betul merupakan wabah yang sangat mengerikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk sejak tahun 2002. Artinya sudah 12 tahun KPK berdiri. Setiap hari ada saja berita KPK menjebak atau menangkap koruptor. Para hakim di Mahkamah Agung pun sudah menjatuhkan hukuman yang berat (sampai belasan tahun) terhadap para pejabat yang terbukti korupsi. Tapi kenyataannya peri laku korupsi para pejabat kita tak pernah berkurang.

Transparency International, badan anti-korupsi yang bermarkas di Berlin, Jerman, pada 2013  menempatkan Indonesia di peringkat 114 sebagai negara paling korup di dunia. Indonesia lebih korup bila dibanding dengan Thailand (peringkat 102), Filipina (94), dan China (80). Negara tetangga Singapore merupakan salah satu negara yang bersih dari korupsi, menduduki peringkat 5.

Maka untuk melakukan perang melawan korupsi dibutuhkan pemimpin yang bersih, tegas, dan berani, dengan komitmen yang tinggi. Bila dilihat sejumlah kasus korupsi menyerempet Jokowi (mulai penjualan lahan di Solo sampai kasus bus berkarat) agaknya rakyat sulit berharap Jokowi bisa memimpin Indonesia untuk memberantas korupsi.

Kondisi itu dipersulit oleh partai pengusung Jokowi yaitu PDIP yang selama ini dikenal sebagai partai yang lebih toleran kepada korupsi. Terbukti selama ini, sekali pun tak berada di dalam pemerintahan, tak sedikit orang-orang partai ini yang ditangkap karena korupsi.

Belum lama ini, Emir Moeis, anggota DPR dari Fraksi PDIP dan salah satu pimpinan komisi di DPR yang dikenal sebagai ‘’orang dekat’’ pemimpin PDIP Megawati, divonis pengadilan karena korupsi dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik di Tarahan, Lampung. Rano Karno yang dulu beken sebagai artis cilik, dan kini menjabat Wakil Gubernur Banten dari PDIP, juga tersangkut kasus penerimaan uang suap. Rano Karno pun dikenal sebagai kader PDIP yang dekat dengan Ketua Umum Megawati.

Malah Rokhmin Dahuri, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan di bawah Presiden Megawati yang ditangkap KPK karena korupsi – lalu divonis 7 tahun penjara – kini setelah keluar penjara menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Maritim dan Perikanan. Yang hendak dikatakan bahwa PDIP jelas sangat toleran terhadap perilaku korupsi.

Ini sangat berbeda dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dipimpin Prabowo Subianto, calon presiden yang jadi saingan berat Jokowi. Di partainya, Prabowo menetapkan sikap keras pada perilaku korupsi. Seluruh anggota DPR-RI yang tergabung dalam Fraksi Gerindra dilarang ikut dalam kunjungan kerja ke luar negeri.

Selama 5 tahun ini, Gerindra menjadi satu-satunya fraksi di DPR-RI yang konsisten melarang anggotanya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, yang sesungguhnya hanya akal-akalan untuk pelesiran ke luar negeri dengan biaya negara.

Para pejabat atau anggota DPR/DPRD Gerindra yang terlibat korupsi, langsung diberhentikan tanpa menunggu keputusan sidang pengadilan. Kalau kelak terbukti bahwa yang bersangkutan tak bersalah, dia akan mendapat rehabilitasi nama baik.

Sikap keras Partai Gerindra itu merupakan gambaran dari perilaku pemimpinnya, Prabowo Subianto. Bekas Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrad itu, selama ini memang dikenal tak toleran terhadap perilaku korupsi. Sikap Prabowo seperti ini ia lakukan dengan konsisten ketika ia masih menjadi perwira militer di zaman Orde Baru.

Penggulingan Rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto pada 1998, yang biasa disebut gerakan reformasi, memang berhasil menjatuhkan rezim yang berkuasa melalui gerakan demonstrasi mahasiswa dan rakyat. Tetapi yang sebenarnya menjatuhan Rezim Soeharto bukanlah mahasiswa, melainkan pemerintahan Amerika Serikat. Betapa tidak?

Sebuah artikel yang ditulis wartawan Tim Weiner di koran terkemuka Amerika Serikat, The New York Times 20 Mei 1998, mengungkapkan bahwa aksi menjatuhkan Presiden Soeharto pada waktu itu sebenarnya dibiayai badan bantuan pemerintah Amerika Serikat, The United States Agency for International Development (US AID).

Tak kepalang tanggung, US AID menggelontorkan dana untuk para tokoh aktivis dan demonstran sebesar 26 juta dollar (dengan kurs sekarang hampir Rp 300 milyar). Luar biasa. Suatu waktu, demi kebenaran sejarah, harus diungkap dengan sejujurnya siapa saja tokoh reformasi atau pemimpin demonstrasi 1998, yang bergelimang dollar dari Amerika Serikat itu.

Dan Panglima Kostrad Letjen Prabowo Subianto (yang ketika itu adalah mantu Presiden Soeharto) turut jadi korban dalam haru-biru politik itu. Ia dicopot dari jabatannya dan diberhentikan dari militer.

Untuk menghindari fitnah Prabowo menyingkir ke Jordania. Ia kembali ke Indonesia dan mulai melakukan bisnis, setelah kondisi politik di Indonesia kembali stabil.

Lalu pada 2008, Prabowo bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon, dan sejumlah teman yang lain, mendirikan Partai Gerindra. Dalam pemilihan umum legislatif kemarin, Gerindra menyodok ke posisi ketiga, di bawah PDIP dan Golkar, dua partai yang sudah berdiri sejak zaman Orde Baru.

Ketika sekarang Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas, berani, dan bersikap anti-korupsi, maka Prabowo Subianto-lah orangnya. Bukan Jokowi yang tersangkut berbagai masalah, termasuk kasus korupsi bus berkarat.

Yang paling menyedihkan Jokowi adalah antek asing. Dia tak mandiri. Terbukti, beberapa waktu lalu, sebelum mencalonkan diri Jokowi dengan didampingi Megawati dan sejumlah pengurus PDIP lainnya menemui para Duta Besar negara asing (termasuk Dubes Amerika Serikat dan Vatikan) di rumah seorang pengusaha keturunan Tionghoa. Jadi cukup jelas mengapa Jokowi ditolak dan mengapa Prabowo diterima rakyat. (AN/suara-islam)