Inilah Fitnah Penculikan yang Dituduhkan ke Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra


Otaknya yang cemerlang sudah mulai terlihat ketika masih kecil. Ketika menginjakkan kaki di SDN Cibeureum Bogor, ia menjadi pelajar teladan di Cisarua dan Kabupaten Bogor. Sewaktu bersekolah SMAN 31 Jakarta Timur, ia menjadi Ketua Kelompok Ilmiah Remaja SMAN 31 dan Juara I mengarang se-DKI Jakarta.  Prestasinya yang mengagumkan ketika SMA itu, menjadikannya berkesempatan menikmati beasiswa AFS (American Field Service) ke San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Ia lulus dengan predikat summa cum laude ketika belajar di sana.

Selain otaknya yang cerdas, bakat memimpinnya pun terus menanjak ketika mahasiswa. Saat menjadi aktivis mahasiswa Universitas Indonesia, Fadli senantiasa aktif dalam organisasi di kampus. Ia pernah menjadi Ketua Biro Pendidikan Senat Mahasiswa FSUI (1992-1993), Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FSUI (1993), dan Ketua Komisi Hubungan Luar Senat Mahasiswa UI (1993-1994).  Ia berkali-kali memimpin demonstrasi mahasiswa UI baik dalam isu nasional maupun internasional. Seperti demo menolak SDSB dan demo membela Bosnia-Herzegovina.

Tahun 1994, Fadli terpilih menjadi mahasiswa Berprestasi nomor 1 Universitas Indonesia dan Mahasiswa Berprestasi nomor 3 tingkat Nasional. Selama menjadi mahasiswa UI, laki-laki kelahiran Cisarua 1 Juni 1971 ini juga aktif menjadi Ketua Delegasi Mahasiswa dalam berbagai konferensi internasional. Diantaranya: Ketua Delegasi Mahasiswa Indonesia dan  pembicara The 40th International Student Conference di Jepang (1993), Ketua Delegasi Mahasiswa Indonesia dalam Asean Varsities Debate IV di Malaysia (1994) dan lain-lain.

Di luar kampus Fadli juga aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Ia pernah menjabat Sekjen dan Presiden Indonesian Student Association for International Studies/ISAFIS, pengurus pusat KNPI, pengurus pusat Gerakan Pemuda Islam dan anggota Asian Conference on Religion and Peace. Tahun 1997 ia dan kawan-kawannya mendirikan Institute for Policy Studies (IPS) yang anggotanya para intelektual dan purnawirawan jenderal.

Ketika Soeharto turun dan terbukanya kesempatan membuat partai politik, Fadli Zon ikut membidani lahirnya Partai Bulan Bintang (1998). Ia duduk sebagai salah satu Ketua sampai tahun 2001.

Tahun 2002, Fadli melanjutkan studinya di London School of Economics and Political Science (LSE). Ia mendapat beasiswa Chevening dari pemerintah Inggris dan kemudian mendapat gelar Master of Scince (MSc) di sana. Ketika masa kuliah, ia ikut menjadi aktivis di LSE Stop the War Coalition, menentang invasi AS ke Irak.

Setelah mendapat gelar master, Fadli aktif mengajar di UI sebagai dosen luar biasa.  Ia mengajar mahasiswa program S1 dan S2 mata kuliah Ekonomi Politik dan International Development. Selain itu ia juga aktif mengisi seminar, diskusi, training atau konferensi mahasiswa.

Tahun 2007 ia menggagas berdirinya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Ia kemudian mewujudkan gagasan ini bersama Prabowo Subianto dan sahabat-sahabatnya. Di Gerindra ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ketua Badan Komunikasi dan Juru Bicara Nasional Partai Gerindra.

Dengan perolehan sekitar 11 persen Partai Gerindra dalam Pemilu 2014 ini, kesibukan Fadli sangat padat. Permintaan ceramah, diskusi dan dialog dengan berbagai pihak dan media massa, menjadikan dirinya sering pulang ke rumah larut malam. “Tadi malam pulang jam 3 mas,”kata Aswad sopirnya kepada redaksi Suara Islam yang mencoba menjumpai di rumahnya di kawasan Cibubur. Tiga hari menguber Fadli, Nuim Hidayat berhasil mewawancarainya di Fadli Zon Library sekitar jam 12 malam. Berikut petikan wawancaranya:

Sejumlah LSM menyerang Prabowo masalah HAM, khususnya masalah penculikan. Bagaimana pandangan Anda?

Masalah HAM ini adalah masalah yang selalu menjadi wacana yang didaur ulang. Sebenarnya wacana ini sudah usang. Tapi di daur ulang. Dan menjadi satu komoditas politik dan ini menjadi alat politik yang dipakai terus menjelang pemilu dan ini menjadi fitnah rutin. Kasus-kasus yang dituduhkan pada Prabowo itu sebenarnya tidak ada sama sekali. Kasus penculikan misalnya. Tidak ada namanya penculikan itu yang ada namanya penangkapan dan itu terjadi ada latar belakangnya. Dulu tahun 1997 ada aktivis-aktivis kiri yang banyak mengirim faksimil ke gedung-gedung tinggi akan ada bom. Sehingga karyawan itu pada turun dari gedung-gedung tinggi itu. Ini meresahkan waktu itu, kemudian terjadi krisis ekonomi moneter, rupiah ambruk. Pada tanggal 18 Januari 1998 ketika rupiah sedang hancur-hancurnya, 1 dolar 17 ribu atau 18 ribu, eh malah saat itu ada bom meledak di tanah tinggi. Waktu itu diketemukan ada 22 bom. Kemudian mereka ditangkap oleh Babinsa dan masyarakat dan juga oleh Kodam Jaya ditemukan sebuah dokumen.

Dalam dokumen itu diketemukan ada rencana untuk membuat kerusuhan menjelang Sidang Umum MPR bulan Maret 1998. Maka aparat keamanan waktu itu melakukan operasi preemptive action menangkapi (mereka). Mungkin terjadi prosedur yang salah. Kemudian diadili melalui Mahkamah Militer Tinggi dan diketahui salah satu tim itu adalah Tim Mawar yang melakukan operasi menangkap 9 orang dan mereka hidup-hidup keluar (dari penangkapan itu). Antara lain ada Haryanto Taslam, Desmond J Mahesa dan lain-lain. Pelaku itu sudah dihukum, ada yang diberhentikan dan ada yang di penjara. Itu di bawah Tim Mawar. Jadi Pak Prabowo nggak terlibat. Malah Pak Prabowo mengambil alih tanggungjawab dengan menyebut secara moral bertanggungjawab. Jadi bukan mengambil alih tanggungjawab secara hukum. Kalau (hukum) itu kan ada prosesnya. Tapi secara moral bertanggungjawab dan inilah yang disampaikan Pak Prabowo ketika itu. Artinya si pelaku ini sudah diadlli. Dan di dalam hukum kita berlaku nebis an idem. Tidak boleh pelaku dihukum dua kali. Atau hukum tertentu tidak boleh dikenakan dua kali. Oleh karena itu masalah orang hilang itu sudah selesai. Kalau ada orang hilang lain, kalau ada bukti diajukan (ke pengadilan) saja.

Benar tidak operasi itu yang memerintahkan Prabowo?

Tidak. Prabowo nggak pernah perintahkan itu. Menurut fakta hukum, itu atas inisiatif Tim Mawar. Yang kedua, masalah kerusuhan Mei Prabowo tidak terlibat sama sekali dalam kerusuhan Mei.  Prabowo waktu itu pangkatnya Letjen dan jabatannya Pangkostrad  tidak ada keterlibatan. Justru Prabowo saat itu mau mengamankan dan membantu Kodam Jaya. Tapi waktu itu Pak Wiranto malah membawa para Jenderal ke Malang pada hari H  di tengah puncak kerusuhan, untuk upacara pemindahan pasukan pemukul reaksi cepat dari  Divisi I ke Divisi II Kostrad.  Jadi kalau kita lihat tuduhan itu tidak mendasar. Sehingga Pak Prabowo ini menjadi lebih banyak korban fitnah sebenarnya. Sebagai perbandingan tahun kemarin kan ada ‘Kasus Cebongan’. Ada prajurit hampir satu regu datang ke markas penjara dan melakukan eksekusi. Nah apakah komandannya harus dimintai pertanggungjawaban?  Itu adalah atas inisiatif mereka. Itu saya kira contoh yang sepadan. Atas inisiatif mereka, mereka melakukan eksekusi atas pembunuh yang telah melakukan pembunuhan terhadap anggota Kopassus.

LSM-LSM Itu kenapa mempermasalah penculikan atau penangkapan dan tidak mempermasalahkan aktor dibalik kerusuhan besar Mei 1998?

Ya karena mereka tahu bahwa disitu tidak ada keterlibatan Prabowo. Mereka mencari-cari. Mungkin lawan-lawan politik ini mencoba mencari-cari kasus korupsi dan lain-lain, tapi tidak ada. Maka dicarilah yang lain-lain seperti HAM dan lain-lain.

Tapi saya kira masyarakat sudah semakin jelas (terhadap fitnah yang ditujukan Prabowo ini). Dan tahun 2004 ketika Gerindra bersama PDI Perjuangan mengusung Mega-Prabowo tidak pernah diungkit-ungkit masalah ini.  Berarti ini kan sangat kental dengan pesanan politik atau komoditas politik.

Bisa dikatakan LSM-LSM ini pro Jokowi?

Mungkin sejumlah mereka bersimpati (dengan Jokowi) dengan membantu membuat statemen-statemen semacam itu.

Kata Mayjen Kivlan kan mungkin ada ‘double penculikan/penangkapan’ itu?

Ya mungkin saja. Saya tidak tahu faktanya. Tapi sangat mungkin. Waktu itu kan namanya ABRI itu punya fungsi dwi fungsi.  Politik dan keamanan, tapi ABRI itu juga menangani keamanan dan pertahanan. Dan ini memungkinkan mereka untuk bergerak di wilayah sipil. Kalau Pak Kivlan demikian keterangannya, ya mungkin saja. Tapi saya tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi yang jelas bukan dari Pak Prabowo.

Jadi bisa dikatakan isu penculikan itu dipakai untuk menghabisi Prabowo?

Ya tentu. Isu ini jelas adalah datang dari lawan-lawan politik dari Prabowo dengan tujuan untuk mendeligitimasi  Prabowo. Jadi termasuk dalam character assassination. Yang seperti saya katakan tadi.

Kalau kerusuhan Mei 1998 itu sebenarnya siapa yang melakukan?

Kalau saya lihat itu banyak dari spontanitas masyarakat yang marah saat itu. Kalau ada pihak-pihak tertentu mungkin saja mereka yang mengail di air keruh.  Misalnya mereka yang mau menjarah, dan sebagainya, pasti ada. Tapi kalau siapa pelakunya, saya tidak percaya kalau itu dilakukan misalnya kalangan militer yang menyusup, polisi dan sebagainya. Tidak. Ini adalah spontanitas masyarakat. Ini bukan hal baru sebenarnya. Kalau kita kaji di negara-negara lain juga ada.  Apalagi kalau sudah dibantu IMF. Contohnya di 13 negara di Amerika Latin begitu. Misalnya di Argentina dan beberapa negara lain.

Wiranto terlibat atau tidak dalam kerusuhan 1998 itu?

Kalau menurut saya keterlibatan itu adalah bagaimana yang bertanggungjawab ketika itu harusnya Panglima ABRI dan Panglima Kodam Jaya. Karena mereka itu kan Pangkotama.  Mereka itu bisa memerintahkan pasukan dan mengerahkan pasukan untuk menjaga dan seterusnya. Tapi sebenarnya yang paling bertanggungjawab menurut saya ya IMF sebenarnya.  Karena IMF inilah yang membuat kebijakan-kebijakan yang ngawur yang salah. Ia harusnya memberi resep untuk mengobati suatu penyakit malah yang diberi racun, membuat penyakit itu makin parah. Jadi saat itu masalahnya adalah depresiasi rupiah tapi yang ditangani lain. Ibaratnya kita itu sakit perut tapi dikasih obat sakit kepala.

Jadi yang paling bersalah IMF?

IMF ini datang dengan resep yang sebenarnya selalu dipakai untuk semua negara. One size fits all. Jadi copy paste aja.  Jadi resep IMF itu kan selalu privatisasi, liberalisasi pasar modal, pencabutan subsidi dan terakhir adalah perdagangan bebas.  Kalau suatu negara sudah kena IMF biasanya kemudian pasti kena imbas riots atau kerusuhan.  Jadi kerusuhan Mei itu adalah kerusuhan yang ditrigger oleh kebijakan IMF. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena Direktur IMF sendiri mengatakan waktu dia pensiun, yang namanya Michael Camdessus itu mengatakan we created condition that obligation president Soeharto to lift this job. Kami menciptakan kondisi agar presiden Soeharto itu turun dari jabatannya.  Dan kalau kita lihat misalnya penutupan 16 bank malah membuat rush, kemudian kebijakan dalam LOI (Letter of Intent IMF) yang kedua tanggal 15 Januari 1998 itu kan membuat privatisasi semua asset BUMN dan sebagainya itu kan membahayakan. Dan juga janji bailout yang sampai  42 milyar dolar tidak terpenuhi. Sampai Mei 1998 itu yang turun tidak lebih dari 5 milyar dolar.  Jadi IMF ini gak deliver, termasuk yang ia janjikan.

Ya kalau dia mau membantu, bantulah. Memberikan ketahanan terhadap nilai tukar rupiah kita. Tapi kan dia tidak lakukan itu. Yang dia hajar adalah KKN dan sebagainya. Padahal itu nggak ada urusannya dengan KKN. Jadi dia pakai krisis di Indonesia ini untuk mengganti Soeharto. Jadi tujuannya adalah untuk mengganti Soeharto. Kenapa tujuannya untuk mengganti Soeharto? Karena soeharto tidak lagi mau nurut sama mereka. Pak Harto ini menurut mereka mulai membangkang. Makanya ketika pak Harto mau menerapkan CBS (atas usul Prof Steve Hanke) Currency Board System, bulan Februari 1998, kan Clinton telpon, Helmut Kohl telpon, Jepang telpon, darimana-mana telpon supaya itu tidak dilakukan. (Mereka mengatakan) tetap harus ngikuti apa katanya IMF. Jadi IMF ini menjerumuskan. [BERSAMBUNG]

[NUIM HIDAYAT/suara-islam.com]