 |
| Ilustrasi – Rakyat Mesir berkumpul di Tahrir Square Mesir, saat tumbangnya rezim otoriter Husni Mubarak, 25 Januari 2011. (Foto: mosaabelshamy.com) |
Memang sejak 6 bulan yang lalu paska militer melakukan kudeta terhadap presiden terpilih, Muhammad Mursi, warga Mesir terbelah ke dalam dua kubu. Sejak saat itu pula militer bertindak represif terhadap penentangnya, sehingga lahirlah tragedi berdarah di Rab’ah, Monumen Sadat, Masjid Al-Fath dan lokasi lainnya yang merenggut ribuan nyawa warga tak berdosa. Kubu pro-legitimasi menyebut revolusi telah dirampas oleh militer, dan sebaliknya kubu pro-kudeta mengklaim Mursi-lah yang merampas revolusi.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa kudeta yang dilancarkan militer menyimpan banyak kepentingan. Salah satunya adalah kepentingan Zionis Israel. Letak geografis Mesir yang sangat strategis diyakini sebagai juru kunci bagi keamanan wilayah jajahan Zionis Israel. Siapa yang berkuasa di Mesir sangat berpengaruh terhadap sukses tidaknya agenda penjajahan yang mereka lakukan. Zionis Israel juga memiliki sejarah kelam dalam perang Arab-Israel pada tahun 1948, yang tidak lepas dari peranan Al-Ikhwan Al-Muslimun (IM) di dalamnya.
Zionis Israel bukan hanya menginginkan tumbangnya Mursi, namun juga kendaraan politik yang mengantarkan Mursi menjadi presiden, yakni organisasi IM. Bagi Israel organisasi ini harus dicabut hingga ke akar-akarnya. Mengapa? Karena organisasi yang didirikan oleh Hasan Al-Banna ini memiliki ideologi yang berkembang subur di Palestina khususnya di Jalur Gaza. Gerakan Perlawanan Islam Hamas yang memimpin Jalur Gaza saat ini diyakini merupakan perpanjangan tangan dari IM di Mesir. Menamatkan IM di Mesir paling tidak akan melemahkan kekuatan Hamas di Jalur Gaza. Kurang lebih itu logika berfikir yang digunakan oleh Zionis Israel.
Gayungpun bersambut. Tak ubahnya sikap kooperatif Husni Mubarok dengan Zionis Israel sebelum revolusi, militer Mesir saat ini pun diam-diam memberi dukungan terhadap niatan Zionis tersebut. Sejak dikudetanya Mursi hubungan Mesir dan Jalur Gaza terbilang memburuk. Pintu perbatasan lebih sering ditutup, berbagai tindakan terorisme yang terjadi di Mesir kerap dijadikan media sebagai bahan untuk menyudutkan Hamas yang ada di Jalur Gaza. Berulang kali Hamas menegaskan bahwa pihaknya tidak akan turut campur dengan urusan dalam negeri Mesir, namun tetap saja media Mesir sebagai “senjata” kudeta tidak mengindahkan pernyataan tersebut.
Apa yang diinginkan Zionis Israel akhirnya dikabulkan. Pemerintah kudeta melabelkan IM sebagai organisasi terlarang. Asetnya dibekukan dan para petingginya ditangkap. Penetapan IM sebagai organisasi teroris ini terjadi paska meledaknya bom di Markas Keamanan di kota Delta Nil, Manshoura pada Desember 2013 lalu, yang menewaskan 16 orang sebagian besarnya adalah polisi. Tanpa melakukan penyelidikan dan penyerahan barang bukti, pemerintah kudeta Mesir langsung menetapkan IM sebagi pihak yang bertanggung jawab terhadap insiden ledakan tersebut.
Sedangkan dari internal Mesir sendiri, di pemerintahan Mursi yang secara demokratis didominasi oleh kelompok Islam dikesankan sebagai pihak yang tidak mau berbagi kekuasaan dengan militer; mengingat militer merupakan kekuatan yang dalam sejarah-paska Mesir menjadi republik-kerap memegang tampuk kekuasaan dan memiliki pengaruh kuat di pemerintahan. Ditambah lagi kelompok-kelompok liberalis yang berada di bawah payung kiri-komunis, menginginkan Mesir tetap menjadi negara sekuler dan liberal, yang tidak memberikan tempat untuk kelompok Islam. Beragam kepentingan ini kemudian menyatu untuk menggulingkan presiden Mursi dengan dalih kepemimpinannya hanya untuk kepentingan organisasi saja yakni Al-Ikhwan Al-Muslimun.
Cita-cita Revolusi
Kembali ke cita-cita awal revolusi 25 Januari, apa sebenarnya yang diinginkan dari revolusi kala itu? Ada tiga motivasi besar yang menjadi cikal bakal lahirnya revolusi 25 Januari. Pertama kebebasan. Rakyat Mesir sangat rindu kebebasan. Sebuah hak yang nyaris tidak pernah mereka rasakan di era Husni Mubarok. Kala itu tidak ada yang berani berbicara politik. Mubarok dan partainya menggurita di setiap lini pemerintahan Mesir. KKN benar-benar mendarah daging. UU Darurat diberlakukan sehingga membuat rakyat semakin tertekan.
Hal serupa juga kembali terjadi sekarang. Kudeta militer yang intinya ingin memperkokoh posisi status-quo di Mesir telah merampas kebebasan rakyat. Mereka yang pro-legitimasi diklaim sebagai loyalis IM dan layak untuk ditindak tegas. Pemerintah Kudeta secara mentah-mentah menolak pihak manapun yang menentang kudeta yang mereka lakukan.
Kedua adalah Isy’, atau kebutuhan hidup. Kehidupan masyarakat Mesir di era Mubarok begitu berat. Biaya hidup meningkat, harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi dan tidak ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal yang serupa juga tengah terjadi di era kudeta. Perekonomian Mesir terus terpuruk. Ditambah lagi aksi mogok massal sebagai bentuk perlawanan dari pro-legitimasi, serta semakin seratnya bantuan materi dari negara pendukung kudeta, semakin memperburuk kondisi perekonomian Mesir di bawah pemerintahan kudeta saat ini.
Ketiga, Keadilan Sosial. Di era Mubarok berbagai kasus penculikan hingga pembunuhan terhadap orang-orang anti pemerintah kerap terjadi. Dan para pelakunya tidak diusut dan kejahatannya dilupakan begitu saja. Tanpa sebab yang jelas banyak warga yang dipenjarakan, terlebih mereka para aktivis yang berani bersuara lantang mengkritik pemerintah. Penjara buka diisi oleh para penjahat, namun dipadati oleh lawan politik pemerintah.
Paska Mursi terpilih menjadi presiden, atas nama demokrasi ia membuka kebebasan selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk berbicara. Baik itu media, pengamat dan rakyat bebas mengkritik dan memberi saran kepada presiden. Namun yang terjadi usai kudeta terjadi adalah sebaliknya, kembali lagi seperti di era sebelum revolusi. Para aktivis anti militer ditangkap, tidak hanya laki-laki namun juga perempuan, bahkan anak-anak di bawah umur yang masih sekolah juga tidak luput dari penangkapan. Banyak dari mereka yang hilang dan tidak tahu bagaimana nasibnya hingga sekarang.
Masa Depan Mesir
Potret Mesir paska kudeta militer tidak berbeda jauh dengan era diktator Husni Mubarok. Tidak ada lagi kebebasan. Keadilan tidak ditegakkan dan militer semakin kejam terhadap rakyat sendiri, semua ini menjadi indikasi kuat bahwa revolusi yang diperjuangkan oleh rakyat Mesir 25 Januari 2011 telah dirampas. Militer ingin kembali berkuasa seperti dulu. Cara damai yang mereka lakukan dengan mengirim wakilnya bersaing dalam pilpres berakhir gagal. Muhammad Syafiq yang memiliki background militer kalah tipis dari Muhammad Mursi dalam pemilihan presiden.
Kini Pemerintah Kudeta bahkan mengulur-ulur persidangan terhadap Mubarok dan kroni-kroninya serta pelaku pembunuhan dalam revolusi 25 Januari 2011, yang itu semua merupakan tuntutan utama dari revolusi. Bahkan ada indikasi secara perlahan-lahan mereka semua dibebaskan dari pasal-pasal yang menjerat mereka selama ini.
Sampai kapan pertumpahan darah antar sesama anak bangsa terjadi di Mesir? Akankah pemerintah kudeta yang ditopang oleh militer dan kepentingan asing kuat bertahan menghadapi protes luas dari masyarakat? Terlebih saat ini kubu kiri baik liberal maupun sosialis sudah mulai tersadarkan, mereka merasa telah ditipu dengan permainan militer, yang hakikatnya hanya ingin mengembalikan kekuasaan ke tangannya.
Hanya waktu yang dapat menjawab pertanyaan ini semua. Selama kedua belah pihak sama-sama memiliki sikap yang keras, maka bukan mustahil banjir darah akan kembali menggenangi jalan-jalan di Mesir. Namun apapun alasannya, kekerasan bukanlah solusi. Dan Mesir baru yang lahir dari rahim revolusi damai, tidak layak berdiri di atas genangan darah. Semoga rakyat Mesir dapat mencarikan solusi untuk masa depan negerinya. Sehingga negeri para nabi yang kaya akan ulama ini kembali hidup damai layaknya bangsa-bangsa yang merdeka. Wallahu Al-Musta’an.[dakwatuna]
