Iklan Parpol di TV Mestinya Mengedukasi Bukan Membodohi

pkssiak.org, JAKARTA.-Maraknya iklan politik jelang Pemilu 2014 diharapkan jangan hanya umbar bujuk rayu dan janji-janji kosong. Alasannya, iklan politik mempunyai tanggung jawab moral yang lebih tinggi dibandingkan iklan politik.

"Cara kerja iklan sama saja, baik iklan komersil maupun iklan politik. Keduanya memakai mode persuasif, bujuk rayu, meski banyak ngibulnya, banyak janji-janji kosong," Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu Jojo Rohi di Jakarta, Minggu (26/1/2014)

Namun bagamanaipun, kata Jojo, iklan politik punya tanggung jawab moral yang lebih tinggi tuntutannya dari pada iklan komersil. Karena konsekuensinya bagi hajat hidup orang banyak jelas berbeda.

Dengan demikian, maka iklan kampanye politik mesti mempunyai unsur edukasi, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah membodohi. "Contoh betapa iklan kampanye politik itu lebih cenderung membodohi publik adalah karena cuma "perang" slogan," ujarnya.

Selain perang slogan, kata dia, parpol juga lebih menyuguhkan tagline. Misalkan tagline seperti "Cerdas, jujur, berani, bersih, merakyat", semua hal itu tidak dapat dikonfirmasi saat ini melainkan nanti setelah ia menjabat.

"Atau tagline 'memajukan kehidupan bangsa, meningkat perekonomian, dan lain-lain'.Tanpa ada penjelasan 'How To', cara bagaimana semua hal itu dapat diwujudkan, merupakan pembodohan kepada publik," katanya.

Dia menambahkan, saat ini dalam tahapan kampanye, polemik tentang keberimbangan akses media massa bagi para peserta pemilu sedang dipertanyakan karena sebagian para elit politik adalah owner dari media massa besar. Salah satu asas pemilu adalah adil, karena itu maka pengaturan media massa sebagai sarana kampanye harus diatur dengan ketat.

"Agar tidak mencederai prinsip adil tersebut, terutama media televisi. Karena TV adallah media yang relatif lebih dapat menjangkau publik secara massif. Perlu diketahui bahwa semua stasiun TV masih mnggunakan frekuensi publik, bukan frekuensi private," ucapnya.

Karena menumpang di frekuensi publik, kata Jojo, maka media TV tidak dapat seenak sendiri menggunakannya untuk tujuan atau kepentingan pribadi.

"Stasiun TV-nya memang milik private, namun frekuensinya adalah milik publik (yang diatur oleh negara/pemerintah). Nah repotnya, para elit politik yang punya stasiun TV itu merasa frekuensi itu sudah jadi milik private, milik mereka pribadi," ucapnya.

Dia menambahkan, apabila para pemilik televisi ini masih menanggap hal tersebut milik pribadi, maka diupayakan sanksi tegas. "Harus ada sanksi hingga pada tingkat pencabutan ijin penggunaan frekuensi publik bagi media TV yang membandel," tuturnya. *

*pikiranrakyat