Warning: Korupsi Daerah 1,6 Kali Lebih Besar Dari Pusat
By: admin
Minggu, 01 Desember 2013
0
pkssiak.org - Peluang
korupsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah sangat besar ketimbang di
pusat.
Data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terungkap, perbandingannya sekitar 1,6 kali lebih besar di daerah ketimbang di pusat, yang hanya 1,1 kali.
“Peluangnya lebih besar di Pemda. Jadi hati-hati anak muda yang jadi PNS. Jangan mau dijadikan alat korupsi oleh atasannya,” kata Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso.Agus menjelaskan, modus korupsi yang paling banyak dilakukan adalah pada pengadaan barang dan jasa.
Biasanya korupsi ini dilakukan melalui mark up, alias barang itu dimahalkan harganya.
“Modus lainnya adalah melalui pemberian perizinan usaha. Dari sini biasanya banyak bermunculan masalah percaloan, umumnya ada permintaan fee,” ungkapnya.
Yang lainnya, lanjut Agus, modusnya melalui penerimaan daerah, biasanya lewat mark down.
“Penerimaan yang seharusnya mencapai 100%, namun diselesaikan hanya 60%, lalu yang 10% masuk ke kantong oknum pejabat,” tuturnya.
Lebih jauh, kata Agus, beberapa modus korupsi yang melalui pencucian uang terindikasi mencapai 67%. Hanya saja dari indikasi itu, 53,74% tindak pidana korupsi itu dilakukan di lingkungan Pemda.
“Artinya memang korupsi ini cukup tinggi jadi match dengan data tadi, soal peluang korupsi PNS yang mencapai 1,6 kali,” terangnya.
Tindak pidana korupsi yang begitu tinggi itu, sambungnya, bukan hanya terjadi di Jawa saja.
“Kalau di Jawa itu sudah mencapai warna merah, tapi di luar Jawa juga begitu, misalnya Kaltim, Riau, Sumut, Maluku dan Sulawesi Selatan,” tambah dia.[suarapembaruan]
Data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terungkap, perbandingannya sekitar 1,6 kali lebih besar di daerah ketimbang di pusat, yang hanya 1,1 kali.
“Peluangnya lebih besar di Pemda. Jadi hati-hati anak muda yang jadi PNS. Jangan mau dijadikan alat korupsi oleh atasannya,” kata Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso.Agus menjelaskan, modus korupsi yang paling banyak dilakukan adalah pada pengadaan barang dan jasa.
Biasanya korupsi ini dilakukan melalui mark up, alias barang itu dimahalkan harganya.
“Modus lainnya adalah melalui pemberian perizinan usaha. Dari sini biasanya banyak bermunculan masalah percaloan, umumnya ada permintaan fee,” ungkapnya.
Yang lainnya, lanjut Agus, modusnya melalui penerimaan daerah, biasanya lewat mark down.
“Penerimaan yang seharusnya mencapai 100%, namun diselesaikan hanya 60%, lalu yang 10% masuk ke kantong oknum pejabat,” tuturnya.
Lebih jauh, kata Agus, beberapa modus korupsi yang melalui pencucian uang terindikasi mencapai 67%. Hanya saja dari indikasi itu, 53,74% tindak pidana korupsi itu dilakukan di lingkungan Pemda.
“Artinya memang korupsi ini cukup tinggi jadi match dengan data tadi, soal peluang korupsi PNS yang mencapai 1,6 kali,” terangnya.
Tindak pidana korupsi yang begitu tinggi itu, sambungnya, bukan hanya terjadi di Jawa saja.
“Kalau di Jawa itu sudah mencapai warna merah, tapi di luar Jawa juga begitu, misalnya Kaltim, Riau, Sumut, Maluku dan Sulawesi Selatan,” tambah dia.[suarapembaruan]
DPD PKS Siak - Download Android App
