Human Rights Watch: Pelabelan "Teroris" Pada IM Bermotif Politik

pkssiak.org - Organisasi hak asasi manusia terkemuka telah menggambarkan keputusan pemerintah hasil kudeta Mesir dengan memberikan label Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris sebagai tindakan bermotif politik yang tampaknya ditujukan untuk memperluas tindakan keras terhadap kegiatan damai Ikhwanul dan menjatuhkan sanksi yang keras pada pendukungnya.

"Keputusan pemerintah pada Ikhwanul Muslimin selama lima bulan adalah dari upaya pemerintah untuk menjelek-jelekkan kelompok itu," Sarah Leah Whitson, Direktur Human Rights Watch Timur Tengah dan Afrika Utara, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di website HRW pada hari Sabtu 28 Desember, demikian sebagaimana dilansir onislam.net.

"Dengan bergegas untuk menunjuk jari pada Ikhawanul Muslimin tanpa penyelidikan atau bukti, pemerintah tampaknya semata-mata didorong oleh keinginan untuk menghancurkan gerakan oposisi utama."

Pada tanggal 25 Desember, Wakil Perdana Menteri Hossam Eisa membacakan sebuah pernyataan singkat di televisi negara yang secara resmi menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.

Pengumuman kabinet datang satu hari setelah bom mobil meledak di luar sebuah markas polisi di kota Mansoura.

Sebuah kelompok pejuang yang berbasis di Sinai, Ansar Bait al-Maqdis, mengaku bertanggung jawab atas ledakan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan online pada hari Rabu.

Kantor pers Ikhwanul Muslimin di London mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa bahwa sangat mengutuk pemboman tersebut.

Namun pemerintah menyalahkan Ikhwanul atas serangan itu, meskipun tidak ada bukti yang menghubungkan Ikhawanul dengan serangan itu.

Human Rights Watch mengatakan bahwa pelabelan teroris oleh pemerintah tampaknya dimaksudkan untuk mengakhiri semua kegiatan Ikhwanul Muslimin.

"Serangan pemerintah pada Ikhwanul telah berlebihan atas kegiatan politik damai, untuk membatasi pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan dan sekolah untuk orang Mesir biasa (yang diberikan Ikhwanul Muslimin)," kata Whitson.

"Tampaknya tidak ada akhir untuk gelombang penindasan."

Dalam beberapa jam setelah pengumuman pemerintah, pemerintah Mesir mengintensifkan tindakan keras mereka terhadap Ikhwanul Muslimin.

Pejabat News Agency Timur Tengah melaporkan bahwa polisi menangkap 27 pendukung Ikhwanul, termasuk tiga mahasiswa, pada tanggal 26 Desember di provinsi Sharkiya di Delta Nil atas tuduhan keanggotaan dalam organisasi teroris.

Langkah pemerintah saat ini untuk melarang Ikhwan bukanlah yang pertama dalam sejarah karena pemerintah Mesir sebelumnya telah berusaha untuk melarang Ikhwanul Muslimin.

Sebelum Presiden Hosni Mubarak digulingkan pada tahun 2011, Ikhwan telah dilarang sejak 1954 dan anggotanya telah dipenjara oleh pemerintah Mesir karena menjadi anggota sebuah organisasi ilegal.

sumber : *muslimdaily