HNW: Dunia Juga Tahu, Pak LHI tidak menerima Rp. 1 Miliar
By: Abul Ezz
Senin, 09 Desember 2013
0
pkssiak.org - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq akan divonis hari ini, Senin 9 Desember 2013, di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. PKS menilai pemberian vonis ini terlalu cepat sebab Luthfi baru membacakan pembelaan, Rabu lalu.
Hakim akan membacakan vonisnya dua hari setelah pembelaan Luthfi. Hidayat mempertanyakan apakah nota pembelaan rekan sejawatnya itu betul-betul dibaca para hakim atau tidak. "Jangan-jangan vonis sudah ada sebelum pembelaan dilakukan," kata dia.
Di sisi lain, Hidayat yakin Luthfi tidak korupsi. "Dunia juga tahu, Pak LHI tidak menerima Rp1 miliar. Uang itu diterima Fathanah dan diambil KPK," kata dia. Fathanah adalah orang dekat Luthfi yang sebelumnya divonis 14 tahun.
Sehingga, kata dia, Jaksa KPK tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan secara terbuka. "Kemudian tuntutan yang diberikan bahwa terkait dengan janji kuota daging impor--seandainya itu benar-- sudah ada fakta bahwa Mentan menolak proposal kenaikan kuota," ujar dia.
Hidayat juga memprotes adanya bumbu-bumbu soal perempuan dalam kasus Luthfi. Bumbu itulah, kata dia, yang semakin memperburuk citra PKS. "Korupsinya dengan pola pemberitaan yang semacam itu memperberat citra PKS. Dengan faktor generalisasi yang dilakukan. Seharusnya generalisasi itu jangan dilakukan," ujar dia. [vivanews]
HNW : Dunia Juga Tahu, Pak LHI tidak menerima Rp. 1 Miliar
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq akan
divonis hari ini, Senin 9 Desember 2013, di Pengadilan Khusus Tindak
Pidana Korupsi, Jakarta. PKS menilai pemberian vonis ini terlalu cepat
sebab Luthfi baru membacakan pembelaan, Rabu lalu.
"Jika diukur
dari pembelaan tim hukum dan tuntutan jaksa relatif sangat cepat
dibandingkan vonis terdakwa-terdakwa lain. Apakah karena ini supaya pas
tanggal 9, hari antikorupsi sedunia?" kata Ketua DPP PKS Hidayat Nur
Wahid.
Hakim akan membacakan vonisnya dua hari setelah pembelaan Luthfi. Hidayat mempertanyakan apakah nota pembelaan rekan sejawatnya itu betul-betul dibaca para hakim atau tidak. "Jangan-jangan vonis sudah ada sebelum pembelaan dilakukan," kata dia.
Di sisi lain, Hidayat yakin Luthfi tidak korupsi. "Dunia juga tahu, Pak LHI tidak menerima Rp1 miliar. Uang itu diterima Fathanah dan diambil KPK," kata dia. Fathanah adalah orang dekat Luthfi yang sebelumnya divonis 14 tahun.
Sehingga, kata dia, Jaksa KPK tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan secara terbuka. "Kemudian tuntutan yang diberikan bahwa terkait dengan janji kuota daging impor--seandainya itu benar-- sudah ada fakta bahwa Mentan menolak proposal kenaikan kuota," ujar dia.
Hidayat juga memprotes adanya bumbu-bumbu soal perempuan dalam kasus Luthfi. Bumbu itulah, kata dia, yang semakin memperburuk citra PKS. "Korupsinya dengan pola pemberitaan yang semacam itu memperberat citra PKS. Dengan faktor generalisasi yang dilakukan. Seharusnya generalisasi itu jangan dilakukan," ujar dia. [vivanews]
Hakim akan membacakan vonisnya dua hari setelah pembelaan Luthfi. Hidayat mempertanyakan apakah nota pembelaan rekan sejawatnya itu betul-betul dibaca para hakim atau tidak. "Jangan-jangan vonis sudah ada sebelum pembelaan dilakukan," kata dia.
Di sisi lain, Hidayat yakin Luthfi tidak korupsi. "Dunia juga tahu, Pak LHI tidak menerima Rp1 miliar. Uang itu diterima Fathanah dan diambil KPK," kata dia. Fathanah adalah orang dekat Luthfi yang sebelumnya divonis 14 tahun.
Sehingga, kata dia, Jaksa KPK tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan secara terbuka. "Kemudian tuntutan yang diberikan bahwa terkait dengan janji kuota daging impor--seandainya itu benar-- sudah ada fakta bahwa Mentan menolak proposal kenaikan kuota," ujar dia.
Hidayat juga memprotes adanya bumbu-bumbu soal perempuan dalam kasus Luthfi. Bumbu itulah, kata dia, yang semakin memperburuk citra PKS. "Korupsinya dengan pola pemberitaan yang semacam itu memperberat citra PKS. Dengan faktor generalisasi yang dilakukan. Seharusnya generalisasi itu jangan dilakukan," ujar dia. [vivanews]
DPD PKS Siak - Download Android App
