pkssiak.org, Jakarta - Pemberantasan korupsi di Indonesia sedang gencar dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini, sudah banyak mengusut berbagai praktik korupsi di negeri ini.
Sejumlah elite politik, pejabat negara maupun pengusaha, harus merasakan sepak terjang KPK. Akan tetapi, seperti dikatakan oleh Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred, Karni Ilyas, kinerja KPK masih seperti pemadam kebakaran.
"Tiap hari kita bertepuk tangan, ada tokoh-tokoh publik yang jadi tersangka dan ditangkap. Seolah-olah itu menyelesaikan masalah. Tapi apa yang dilakukan KPK baru seperti pemadam kebakaran. Asal-usul api (korupsi) tidak pernah ada yang mau utak-atik," ungkap Karni, dalam konferensi pers terkait rencana pertemuan puncak II Forum Pemred, pada 10-11 Desember 2013.
Seperti diketahui, acara pertemuan puncak Forum Pemred itu juga bakal ditambah dengan Kongres Kebangsaan bertajuk "Menggagas Kembali Haluan Bangsa Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka".
"Ada pengusaha perkebunan ditangkap karena menyuap bupati miliaran rupiah. Tapi sebenarnya, seluruh pengusuaha perkebunan harus bayar upeti tiap tahun, tiap bulan, kepada kepala daerah. Enggak hanya ke bupati, ke Polres juga, Kodim juga, LSM, serta wartawan-wartawan bodrek yang punya jatah," tutur Karni lagi.
Karni menjelaskan, tidak ada langkah kongkrit dari KPK dalam mengubah sistem yang mencegah adanya upeti-upeti tersebut. "Sekarang, ada berapa orang yang sudah ditangkap? Ada berapa gubernur, maupun bupati dan wali kota? Kalau sungguh-sungguh, semua bupati, wali kota, gubernur yang eksis sekarang itu, (mestinya) tersangka atau pidana," tambah Pemred TV One ini.
Ditambahkan Karni lagi, setiap calon kepala daerah mengeluarkan modal besar ketika maju pemilihan kepala daerah (pilkada). "Banyak kepala daerah yang ingin balik modal. Bagaimana bisa enggak cari uang, kalau mau jadi bupati di Jawa mesti keluar Rp20 miliar, gubernur Rp300-500 miliar. Kalau sistem ini dijalankan, maka sampai generasi ketujuh, kita nanti enggak pernah akan ada penyelesaian," imbuhnya. (beritasatu)
