pkssiak.org, JAKARTA
– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU)
untuk menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab, hasil
persandingan dari Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4), banyak ditemukan
permasalahan dan ketidakakuratan data pemilih.
“Kami merasa prihatin dengan permasalahan tersebut. Seharusnya antara KPU, Bawaslu, dan Dirjen Adminduk Kemendagri bisa bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan DPT sebelum ditetapkan. Apalagi proses penyusunan DPT ada tahapannya. Mengapa di ujung-ujunya, baru muncul permasalahan? Bahkan saling klaim tentang keakuratan DPT yang akan ditetapkan KPU. Penetapan DPT harus ditunda,” kata Ketua DPP PKS, Jazuli Juwaini kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu(11/9/2013).
Seharusnya, imbuh dia, antarinstansi mengedepankan rasa tanggung jawab untuk bekerja sama dan saling membantu. Bukan saling menyalahkan atau mengklaim siapa yang benar dan siapa yang salah, karena ini pertaruhan kualitas pemilu ke depan. “Kami ingin pemilu ke depan lebih berkualitas. Syaratnya itu ada dua, yakni penyelenggara yang profesional dan independen serta data yang akurat,” jelas anggota Komisi II DPR ini.
Menurut Jazuli, dengan realitas yang ada sekarang ini, apalagi dnegan ditemukan disparitas ketidakakuratan data yang demikian besar, tidak ada pilihan lain, kecuali harus menunda penetapan DPT. “Tidak mungkin DPT ditetapkan jika ada instansi yang menemukan masalah terkait akurasi data yang sangat besar. “Jadi, kami usulkan penetapan DPT ditunda,” tegas dia.
Selanjutnya, ia pun meminta antara KPU, Dirjen Adminduk, dan Bawaslu duduk bersama untuk mensinkronkan data. Selain itu, juga saling bekerja sama dan saling membantu demi suksesnya pemilu yang akan datang. Penyusunan dan penetapan DPT memang telah ditentukan tahapannya, tetapi jangan menutup mata atas realitas permasalahan yang ada. “Jangan pula mengorbankan kualitas pemilu akibat persoalan-persoalan teknis ini,” tandas Jazuli.
Seperti diketahui, sesuai tahapan pemilu, KPU akan menetapkan DPT pada 13 September 2013 nanti. Tetapi dalam Rapat Kerja Komisi II dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Adminduk Kemendagri, muncul polemik terkait dengan hasil persandingan DPSHP dengan DP4 yang ditemukan banyak sekali permasalahan dan ketidakakuratan data pemilih.
Bahkan, Dirjen Adminduk mengklaim DPT yang akan ditetapkan KPU, tidak menjadikan DP4 sebagai dasarnya. Akibatnya, ditemukan ratusan ribu, bahkan jutaan pemilih ganda yang seharusnya tidak masuk daftar pemilih, tanpa NIK, dan lainnya. Dirjen Adminduk sendiri mengusulkan penetapan DPT ditunda.
*http://binesia.com
“Kami merasa prihatin dengan permasalahan tersebut. Seharusnya antara KPU, Bawaslu, dan Dirjen Adminduk Kemendagri bisa bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan DPT sebelum ditetapkan. Apalagi proses penyusunan DPT ada tahapannya. Mengapa di ujung-ujunya, baru muncul permasalahan? Bahkan saling klaim tentang keakuratan DPT yang akan ditetapkan KPU. Penetapan DPT harus ditunda,” kata Ketua DPP PKS, Jazuli Juwaini kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu(11/9/2013).
Seharusnya, imbuh dia, antarinstansi mengedepankan rasa tanggung jawab untuk bekerja sama dan saling membantu. Bukan saling menyalahkan atau mengklaim siapa yang benar dan siapa yang salah, karena ini pertaruhan kualitas pemilu ke depan. “Kami ingin pemilu ke depan lebih berkualitas. Syaratnya itu ada dua, yakni penyelenggara yang profesional dan independen serta data yang akurat,” jelas anggota Komisi II DPR ini.
Menurut Jazuli, dengan realitas yang ada sekarang ini, apalagi dnegan ditemukan disparitas ketidakakuratan data yang demikian besar, tidak ada pilihan lain, kecuali harus menunda penetapan DPT. “Tidak mungkin DPT ditetapkan jika ada instansi yang menemukan masalah terkait akurasi data yang sangat besar. “Jadi, kami usulkan penetapan DPT ditunda,” tegas dia.
Selanjutnya, ia pun meminta antara KPU, Dirjen Adminduk, dan Bawaslu duduk bersama untuk mensinkronkan data. Selain itu, juga saling bekerja sama dan saling membantu demi suksesnya pemilu yang akan datang. Penyusunan dan penetapan DPT memang telah ditentukan tahapannya, tetapi jangan menutup mata atas realitas permasalahan yang ada. “Jangan pula mengorbankan kualitas pemilu akibat persoalan-persoalan teknis ini,” tandas Jazuli.
Seperti diketahui, sesuai tahapan pemilu, KPU akan menetapkan DPT pada 13 September 2013 nanti. Tetapi dalam Rapat Kerja Komisi II dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Adminduk Kemendagri, muncul polemik terkait dengan hasil persandingan DPSHP dengan DP4 yang ditemukan banyak sekali permasalahan dan ketidakakuratan data pemilih.
Bahkan, Dirjen Adminduk mengklaim DPT yang akan ditetapkan KPU, tidak menjadikan DP4 sebagai dasarnya. Akibatnya, ditemukan ratusan ribu, bahkan jutaan pemilih ganda yang seharusnya tidak masuk daftar pemilih, tanpa NIK, dan lainnya. Dirjen Adminduk sendiri mengusulkan penetapan DPT ditunda.
*http://binesia.com
