Seberapa Besar Peran Dipo Alam Dibalik Kasus LHI?
By: Abul Ezz
Selasa, 02 Juli 2013
0
 |
| Dipo Alam. Foto: Kompas |
pkssiak.org, Jakarta -
Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menuding, bahwa otak di balik kasus suap
kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) adalah
Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam. Menurut Fahri, peran Dipo Alam
dalam kasus yang membelit mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (LHI)
sangat besar sekali.
"Peran Dipo Alam
besar sekali. Otak di balik kasus ini ya Dipo Alam. Kasus ini di
belakangnya Dipo Alam," jelas Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin
(1/7).
Fahri menjelaskan,
kasus kuota impor daging sapi muncul berawal dari laporan Seskab Dipo
Alam ke KPK beberapa waktu lalu. Selain itu, dia juga menuding UKP4
sebagai mata-mata di kabinet.
"Bagaimana
kronologinya, sejak peristiwa pelaporan ke KPK. Ini otaknya Dipo Alam.
Terus terang, otaknya juga mata-mata kabinet itu UKP4. Ini akan ke arah
sana temuannya," tuding dia.
Anggota Komisi III
DPR ini pun meminta agar kasus Luthfi Hasan Ishaaq segera dibatalkan,
layaknya kasus mantan Pimpinan KPK Bibit-Chandra. Karena, kata dia,
tidak satu pun bukti yang mengatakan bahwa ada aliran dana yang mengalir
ke Luthfi dalam kasus suap kuota impor daging sapi.
"Pertanyaannya,
kita harus secara riil menelisik perkara ini satu per satu, bagaimana
pola ini digerakkan. Kalau dulu KPK sukses menahan Bibit-Chandra
dibatalkan kasusnya dengan SKP2, karena pengakuan Ari Muladi tidak
nyambung dengan Bibit-Chandra, sekarang ini LHI juga tidak nyambung,
uangnya tidak sampai ke LHI kok," imbuhnya.
Fahri juga menilai
bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini hanya berlaku bagi
sekelompok orang tertentu saja. "Negara ini, tumpul ke sekelompok orang,
tajam ke sekelompok orang," tandasnya.
Diketahui, Seskabt
Dipo Alam memberikan laporan praktik kongkalikong yang dilakukan pejabat
di dalam kementerian dan DPR melalui Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Saat dikonfirmasi, Dipo menolak membeberkan kementerian dan siapa
saja anggota DPR yang dilaporkan pada Rabu (14/11) malam.
Dari informasi yang
diterima merdeka.com, terdapat tiga kementerian yang dilaporkan Dipo
kepada KPK, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan
Kementerian Perdagangan. Sementara, anggota dewan yang diduga terlibat
dalam praktik kongkalikong anggaran merupakan anggota dari salah satu
komisi yang bermitra dengan tiga kementerian itu. (merdeka)
DPD PKS Siak - Download Android App
