pkssiak.org, JAKARTA – Aboebakar Al-Habsyi, anggota Komisi III DPR menilai, ada miss management di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara.
Itu terkait tunggakan listrik dan air di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, lebih dari Rp 1 miliar.
Sebab, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), anggaran Rp 7
triliun lebih untuk Kementerian Hukum dan HAM, dialokasikan dalam APBN.
Harusnya, dana itu bisa dikelola dengan baik, termasuk untuk membayar
beban listrik dan air di lapas.
“Soal tunggakan listrik, sepertinya ada miss management di lapas.
Anggaran lebih dari Rp 7 triliun untuk Kemenkum-HAM seharusnya dapat
dikelola dengan baik,” ujarnya saat dikonfirmasi Tribunnews.com,
Jakarta, Kamis (18/7/2013).
“Jangan sampai, persoalan seteknis pembayaran listrik harus dibahas di DPR, atau menjadi bahan evaluasi presiden,” sindirnya.
Karena itu, lanjut Aboebakar Al-Habsyi, harus dilakukan evaluasi
secara menyeluruh terhadap keberadaan lapas saat ini, baik dari segi
tata kelola maupun manajemen finansialnya.
Untuk persoalan ini, langkah pertama yang bisa diambil adalah
melakukan audit keuangan, sehingga bisa diketahui di mana persoalan yang
terjadi, sehingga listrik lapas bisa tak terbayar hingga sedemikian
lama.
Di sisi lain, sidak yang dilakukan Wakil Menteri Hukum dan HAM Deny Indrayana, sebaiknya jangan hanya menginvestigasi napi.
Sehingga, image yang dibangun bahwa persoalan lapas hanya napi-napi yang nakal.
Sehingga, image yang dibangun bahwa persoalan lapas hanya napi-napi yang nakal.
“Sidak yang dilakukan harus juga memastikan bahwa lapas menerapkan
tata kelola yang baik dan benar, termasuk dalam pengelolaan keuangan,”
usulnya.
Sebelumnya, Kepala Lapas Tanjung Gusta Medan menyatakan, pihaknya
setahun terakhir kesulitan membayar tagihan air dan listrik, karena
keterbatasan dana. Tunggakan air dan listrik Lapas lebih Rp 1 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum-HAM Sumut Budi Sulaksono dan
Sekretaris Dirjen Pemasyarakatan Susy Susilawati menambahkan, tunggakan
listrik tidak hanya terjadi di Tanjung Gusta.
Sebelumnya, General Manager PT PLN Sumut Dyananto melontarkan
pernyataan mengejutkan soal pasokan listrik ke Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) Klas I Tanjung Gusta Medan.
Dyananto menyebut PT PLN Sumut sudah memutus aliran listrik lapas jauh sebelum kerusuhan meletus Kamis (11/7/2013) malam.
Katanya lapas sudah menunggak pembayaran sekitar satu tahun. “Itu (menunggak) masalahnya. Kami menyadari PLN sedang dapat sorotan soal pemadaman,” kata Dyananto, Senin (15/7/2013).
Katanya lapas sudah menunggak pembayaran sekitar satu tahun. “Itu (menunggak) masalahnya. Kami menyadari PLN sedang dapat sorotan soal pemadaman,” kata Dyananto, Senin (15/7/2013).
Pernyataan ini dilontarkan Dyananto dalam dialog dengan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut. Sedangkan Manager Bidang Niaga PLN
Wilayah Sumut Bambang Yusuf mengatakan Lapas Klas I Tanjung Medan
memiliki tunggakan Rp 1,144 miliar.
Bambang mengatakan, Lapas Tanjung Gusta memiliki dua sambungan
listrik yang masing-masing berkekuatan 53 kilo volt ampere (KVA) dan 23
KVA. Sambungan dengan daya listrik 53 KVA telah ditunggak rekening
listrik selama 13 bulan yang jumlah mencapai Rp 858 juta.
Sedangkan sambungan listrik dengan kapasitas 23 KVA ditunggak selama empat bulan dengan nilai rekening menvapai Rp 286 juta.
“Keseluruhannya mencapai Rp1 miliar lebih,” katanya, usai rapat dengan Pansus Listrik DPRD Sumut.[tribunnews]
“Keseluruhannya mencapai Rp1 miliar lebih,” katanya, usai rapat dengan Pansus Listrik DPRD Sumut.[tribunnews]
