Pembantaian Rakyat Mesir, PKS Prihatin Karena SBY Belum Bersuara
By: Abul Ezz
Minggu, 28 Juli 2013
0
pkssiak.org - Kecaman
terus berdatangan terhadap pembantaian warga Mesir oleh penguasa
militer setempat. Pembantaian warga Mesir itu dinilai sebagai sebuah
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan pembungkaman demokrasi.
"Tentara mesir telah melakukan pembantaian terhadap ratusan rakyatnya sendiri yang sedang melakukan aksi damai, ini adalah pelanggaran HAM berat dan pembungkaman demokrasi," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Aboebakar Alhabsy, Minggu (28/7).
Anggota Komisi Hukum DPR ini prihatin karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum bersuara atas persoalan yang dihadapi warga Mesir.
"Ketika demokrasi di Mesir dibajak, kita masih diam, saat ini ketika ada pelanggaran HAM berat Indonesia tak boleh diam," ujarnya.
Ia menambahkan, ketika kemerdekaan Indonesia dulu dirampas penjajah, Mesir lah yang berteriak dan membuat aksi nyata di terusan Suez. "Lantas ketika sekarang rakyat Mesir dibantai dan dilanggar HAM-nya, apakah kita akan diam saja?" cetusnya.
Aboebakar menilai HAM dan demokrasi itu bersifat universal. Karena itu, Indonesia harus ikut berpartisipasi aktif dalam penegakannya. "Sebagaimana fatsun politik luar negeri kita yang bebas aktif," pungkasnya.[jpnn]
"Tentara mesir telah melakukan pembantaian terhadap ratusan rakyatnya sendiri yang sedang melakukan aksi damai, ini adalah pelanggaran HAM berat dan pembungkaman demokrasi," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Aboebakar Alhabsy, Minggu (28/7).
Anggota Komisi Hukum DPR ini prihatin karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum bersuara atas persoalan yang dihadapi warga Mesir.
"Ketika demokrasi di Mesir dibajak, kita masih diam, saat ini ketika ada pelanggaran HAM berat Indonesia tak boleh diam," ujarnya.
Ia menambahkan, ketika kemerdekaan Indonesia dulu dirampas penjajah, Mesir lah yang berteriak dan membuat aksi nyata di terusan Suez. "Lantas ketika sekarang rakyat Mesir dibantai dan dilanggar HAM-nya, apakah kita akan diam saja?" cetusnya.
Aboebakar menilai HAM dan demokrasi itu bersifat universal. Karena itu, Indonesia harus ikut berpartisipasi aktif dalam penegakannya. "Sebagaimana fatsun politik luar negeri kita yang bebas aktif," pungkasnya.[jpnn]
DPD PKS Siak - Download Android App