Klarifikasi Ibu @Wirianingsih Terkait Berita ODHA di Sindo News
By: Abul Ezz
Minggu, 14 Juli 2013
0
 |
| Wirianingsih - anggota Komisi IX DPR RI dari FPKS |
1. Bismilllahirrahmaanirrahim, assalamu’alaikum, slamat pagi, salam damai & sjahtera utk smw. Terima kasih ats smua prhatian & kpedulianny.
2. Izinkan saya menyampaikan kronologi dan pandangan utuh trkait pemberitaan yang dimuat dalam SINDO news (http://t.co/yOf2Sqd1Ly)
3. Tdk ada maksud sy utk menyakiti siapapun. Mohon maaf jika ada hal yang menimbulkan salah paham/persepsi.
4.a Kutipan SINDO berasal dr Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX dengan Menkes, Menkeu, Men PPN/Ka BAPENAS,
4.b ..dan Ketua DJSN terkait roadmap menuju Indonesia Sehat 2019, bukan dari statement wawancara dg saya.
5. RDP tsb kaitannya dengan penetapan APBNP 2013, lebih khusus lagi pembahasan persiapan dilaksanakannya BPJS pd tgl 1 Januari 2014.
6. Msih bnyk persiapan di lapangan yg blum memadai, contohnya: penyebaran tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, apoteker) belum merata.
7.a. Di Kep Seribu misalnya, wilayah terdekat dgn Jakarta, blm ada apoteker di sana.
7.b. Pngerjaan racikan obat dilakukan oleh perawat, yg seharusnya oleh apoteker.
8. Anggaran kesehatan brdasarkan UU 36 th 2009 adalah sebanyak 5 persen dr APBN, namun saat ini baru diterapkan sekitar 2,2 persen.
9. Saya mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan amanat UU secara konsisten, agar tercapainya Indonesia Sehat 2019, health for all.
10. yaitu besarnya anggaran di biaya promotif preventif (promosi kesehatan)
11. Saat ini, fasilitas kesehatan masih mendominasi daerah perkotaan.
12. Padahal, idealnya, BPJS nantinya akan merata di seluruh Indonesia, sampai pedesaan. Sejauh mana kesiapan pemerintah.
13. Contoh lain, jarak antara pelayanan kesehatan dengan rumah penduduk di Indonesia, lebih dari 90 persen letaknya skitar radius 5 km.
14. ini merupakan masalah untuk masyarakat desa mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
15. saya mengingatkan pemerintah, agar APBNP 2013 utk anggaran kesehatan (sktr 36 triliun) tepat sasaran.
16. Sehingga AKI (Angka Kematian Ibu) menurun, gizi balita meningkat, alat kesehatan & fasilitas ksehatan merata dirasakan oleh smw masyrakt
17. Hal yg perlu mendapat perhatian adalah SJSN yg melibatkan unit kesehatan prorangan (UKP) dan unit kesehatan masyarakat (UKM).
18. Jika fokus pd UKP saja, maka pembiayaan pemerintah dlm sektor ini akn bsr. Apalagi jika trjdi euphoria BPJS, anggaran akn out of budget.
19. Perlu perimbangan dengan UKM, dengan melibatkan partisipasi dan potensi masyarakat dalam tindakan promotif dan preventif.
20. Misal, jka qt tdk pduli dg RUU Pengendalian Dampak Tembakau Trhdp Kshatn, mk k dpannny, biaya/cost yg diakibatkn oleh rokok akn tinggi.
21. Bukan hanya itu, biaya rumah tangga utk rokok, sebulan bs mencapai angka 200 triliun/prbulan
22. Saya bicara anggaran promosi kesehatan dinaikkan bukan berarti menegasikan aspek kuratif-rehabilitatif.
23. Saya sangat mendukung agar tidak ada infeksi baru untuk masalah penyakit menular, di antaranya TBC, HIV/AIDS, etc.
24. Untuk itu penting ada penguatan di layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat.
25.a Maka kwajiban negara mlakukan sosialisasi utk mningkatnya pngetahuan masy ttg kesehatan,
25.b demi tercapainya amanat UU untuk terwujudnya Indonesia Sehat 2019.
26. Indonesia Sehat 2019 berarti tercapainya health for all, dan universal coverage healthcare.
27. Biaya kesehatan ditujukan untuk semua penyakit, tidak membeda-bedakan jenis penyakitnya.
28.a Adapun terkait ODHA, maksud yg saya tekankan kepada pemerintah adl tdk ada pembedaan penanganan,
28.b prioritas anggaran seharusnya fokus pd promosi preventif, dgn tdk menegasikan aspek kuratif-rehabilitatif. Itu yg sy mksd.
Sy menyampaikan ini, agar tergambar situasi yg menyeluruh di RDP.
Tweeps, sekali lagi, mhn maaf jk ad hal yg menyinggung, kita bisa dialog lebih pjg utk sama2 mendiskusikan yang sebenarnya scara jernih.
Semoga Allah memberkahi dan mengampuni kita semua di bulan yang mulia ini. Astaghfirullahal’azhim..
Adpun trkait prnyataan yg dikutip media tsb, itu terkait dg 2 prtnyaan yg sy ajukan kpd Ibu Menkes dg tujuan mminta pnjlsn pmrintah, @DIY28
dg tujuan meminta penjelasan pemerintah, kaitannya dg pembahasan APBNP. @DIY28
Yg sy mksd dg punishment adl, bkn punishment sosial/dihukum/dikriminalkan, mlainkan ODHA yg dsebabkan krn prilaku tdk sehat, @DIY28 @nukman
membayar biaya asuransi lebih tinggi sebagai bentuk tanggung jawab. @DIY28 @nukman
Jadi sy tidak mengeneralisasi semua ODHA. Tentu saja kita smw berempati kepada yg tertular atau korban. @DIY28 @nukman
Ini prtanyaan sy kepada Ibu Menteri semata-mata bertanya, bukan diskriminasi atau apapun. @DIY28 @nukman
Lalu seingat sy, Ibu Menteri menjawab, di bbrpa negara maju (tdk dsebut negara apa), mmg demikian, bhw mrka membayar lebih. @DIY28 @nukman
Sementara di Indonesia asuransi bersifat sosial, bukan komersial. Jadi, pemerintah menanggung semuanya. @DIY28 @nukman
Bwt sy jwban Ibu Menkes trsebut sdh mnjawab pertanyaan sy, & tdk ada fikiran apapun utk mendiskriminasi/mengkriminalkan org. @DIY28 @nukman
Sumber: http://chirpstory.com
DPD PKS Siak - Download Android App
