pkssiak.org, Jakarta
– Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri
Hamzah mengatakan pemecatan atas menteri PKS yang ada di dalam kabinet
Indonesia Bersatu Jilid 2 merupakan hak preogratif presiden.
Untuk itu, Fahri meminta politikus atau kader Partai Demokrat tidak memanas-manasi isu itu, karena menimbulkan spekulasi.
“Jangan terlalu banyak ngomong soal itu. Eksekusi saja,” kata Fahri, Rabu (10/07/2013)
Seperti diberitakan sebelumnya, politikus Partai Demokrat Sutan
Bhatoegana membenarkan kabar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
akan memecat dua menteri yang merupakan kader PKS.
“Bukan didepak tapi dikasih sanksi dengan mengurangi jatah
menterinya. Yang ditinggal satu, kan biar tetap dalam koalisi,” ujar
Sutan, Sabtu (06/07/2013).
PKS sering melawan keputusan koalisi. Terakhir, partai pimpinan Anis
Matta itu menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Fraksi
partai itu juga ‘vokal’ berbicara kasus Bank Century yang disebut-sebut
melibatkan Wakil Presiden Boediono.
Yang dikabarkan bakal tinggal di kabinet adalah Menteri Komunikasi
dan Informatika Tifatul Sembiring. Sedangkan, Menteri Sosial Salim Segaf
Aljufri dan Menteri Pertanian Suswono akan didepak.[kabarcepat]