pkssiak.org, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak terima jika disebut
sebagai pembangkang di Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi karena
menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM.
Menurut Ketua DPP PKS Indra, rencana pemerintah dengan menaikan harga
BBM justru memperlihatkan ketidakberpihakan terhadap upaya kesejahteraan
rakyat.
Bahkan, kata dia, rencana yang dilakukan Partai Demokrat (PD) sebagai
partai penguasa, berarti telah melakukan penghianatan terhadap rakyat
dengan menaikan harga BBM. Karena dengan kebijakan tersebut yang harus
merasakan getahnya adalah seluruh rakyat Indonesia.
"Koalisi PKS adalah mensejahterakan rakyat. Kalau programnya
menyengsarakan rakyat siapa coba yang menghianati koalisi. Rakyat akan
menilai," kata Ketua DPP PKS, Indra saat berbincang dengan Okezone di
Jakarta, Kamis (6/6/2013) malam.
Dikatakannya, pemerintah tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk
menaikan harga BBM. Terlebih, sambung dia, saat ini harga minyak dunia
tidak mengalami kenaikan atau berada dalam posisi harga yang normal.
Saat ini, Indra mengatakan adanya penimbunan minyak di Indonesia yang
tidak mampu diatasi oleh pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari
pemanfaatan BBM bersubsidi yang kebanyakan justru dinikmati oleh
perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.
"Ada permainan mafia BBM yang mereka lakukan adalah menyelundupkam ke
pihak asing, kepada industri yang tidak boleh menggunakan BBM
bersubsidi. Apa Pak SBY tidak tahu atau pura-pura tidak tahu
penyelundupan ini," sindirnya.
Anggota Komisi IX DPR ini mencontohkan kasus Labora Sitorus, seorang
oknum Polri yang melakukan penimbunan BBM di Papua. Hal inilah
seharusnya bisa diantisipasi, bukan malah menaikan harga BBM. "Ini
(penimbunan) menjadi akar permasalahan tapi tidak dituntaskan. Kegagalan
pemerintah menindak mafia ini lalu dibebankan terhadap rakyat. Ini kan
zalim," tutup Indra. (cns/okezone)
-foto: demo menolak BBM naik (www.tdwclub.com)
