pkssiak.org - Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) tetap memegang teguh keputusan untuk menolak
kenaikan BBM. Sikap PKS ini adalah dalam rangka membawa aspirasi
masyarakat, karena dari hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga survey
nasional (LSN), yang dilaksanakan tanggal 1 s/d 10 Mei 2013 di 33
provinsi diketahui jika masyarakat menolak kenaikan harga BBM.
Peneliti LSN, Dipa Pradipta mengatakan, dalam survei yang dilakukan pihaknya diketahui bahwa 86,1 persen menyatakan tidak setuju naiknya harga BBM dan hanya 12,4 yang mengaku setuju sementara 1,5 persen menyatakan tidak tahu.
Menurutnya, kenaikkan harga BBM akan memberatkkan ekonomi rumah tangga masyrakat kecil. Publik juga menilai, kebijakan kenaikan BBM merupakan pintu masuk untuk BLSM yang sarat dengan muatan politik praktis menjelang 2014.
"Alasan pertama karena memberatkan ekkonomi masyrakat karena harga pokok pasti akan naik, kedua tidak akan menolong kesehatan fiskal karena di masa lalu terbukti tidak efektif selamatkan APBN dan ketiga publik menilai sangat politis akan adanya kompensasi BLSM untuk mendongkrak elektabilitas pemerintah SBY," kata Dipta saat konfrensi pers di Rumah Makan Pulau Dua Senayan, Jakarta, Minggu (2/6/2013).
Survei itu sendiri menggunakan 1230 responden melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang dengan margin error 2,8 persen.
Ditambahkan Dipta, berdasarkan hasil temuan survey yang menolak kenaikan harga BBM, dikatahui jika masyarakat menegah ke bawah yang merasa kompensasi yang diberikan pemerintah tidak akan sanggup mengatasi melabungnya harga kebutuhan sehari-hari.
"Perlu dicatat oleh pemerintah koalisi, jelas masyarakat menolak kenaikan BBM. Untuk DPR khususnya opisisi harus tolak kenaikan harga BBM," tandasnya.
Peneliti LSN, Dipa Pradipta mengatakan, dalam survei yang dilakukan pihaknya diketahui bahwa 86,1 persen menyatakan tidak setuju naiknya harga BBM dan hanya 12,4 yang mengaku setuju sementara 1,5 persen menyatakan tidak tahu.
Menurutnya, kenaikkan harga BBM akan memberatkkan ekonomi rumah tangga masyrakat kecil. Publik juga menilai, kebijakan kenaikan BBM merupakan pintu masuk untuk BLSM yang sarat dengan muatan politik praktis menjelang 2014.
"Alasan pertama karena memberatkan ekkonomi masyrakat karena harga pokok pasti akan naik, kedua tidak akan menolong kesehatan fiskal karena di masa lalu terbukti tidak efektif selamatkan APBN dan ketiga publik menilai sangat politis akan adanya kompensasi BLSM untuk mendongkrak elektabilitas pemerintah SBY," kata Dipta saat konfrensi pers di Rumah Makan Pulau Dua Senayan, Jakarta, Minggu (2/6/2013).
Survei itu sendiri menggunakan 1230 responden melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang dengan margin error 2,8 persen.
Ditambahkan Dipta, berdasarkan hasil temuan survey yang menolak kenaikan harga BBM, dikatahui jika masyarakat menegah ke bawah yang merasa kompensasi yang diberikan pemerintah tidak akan sanggup mengatasi melabungnya harga kebutuhan sehari-hari.
"Perlu dicatat oleh pemerintah koalisi, jelas masyarakat menolak kenaikan BBM. Untuk DPR khususnya opisisi harus tolak kenaikan harga BBM," tandasnya.
Seperi
diberitakan sebelumnya bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq mengatakan alasan PKS
menolak kenaikan harga BBM bersubsidi lantaran pemerintah gagal dalam
pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Selama ini ada juga penyimpangan
penyaluran BBM bersubsidi.
Mahfudz
menambahkan, dalam dua kali rencana kenaikan harga BBM bersubsidi
sebelumnya, PKS telah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait
pengelolaan BBM bersubsidi. Namun, kata dia, pemerintah mengabaikan.
"Tidak
digubris. Sekarang masalah yang dihadapi pemerintah sama seperti dulu.
Jadi, ibarat orang yang kecebur lubang berkali-kali," kata Ketua Komisi I
DPR itu, Jumat (31/5/2013), di Jakarta. (CO/kom/kabarpks)
