Silaturahmi ke KR, Anis Matta Tegaskan PKS Tolak BBM Naik

pkssiak.org, YOGYAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tetap berkomitmen menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap tegas ini adalah salah satu agenda reformasi kebijakan ekonomi dan tidak berkaitan dengan isu keluarnya PKS dari koalisi.

Penolakan tersebut juga disampaikan bukan permasalahan koalisi namun lebih menyangkut permasalahan rakyat. "Kebijakan energi yang dikeluarkan pemerintah menuai banyak masalah sehingga harus diperbaiki secara menyeluruh. Sayangnya upaya pemerintah menutup segala permasalahan hanya dengan kenaikan harga BBM, justru tidak menyelesaikan masalah yang sudah terakumulasi.Jadi kita sepakat menolak kenaikan harga BBM dan tidak ada sangkut pautnya dengan koalisi," tutur Presiden PKS, Muhammad Anis Matta didampingi sejumlah pengurus DPP PKS dan DPW PKS DIY saat bersilahturahmi dengan Direksi SKH Kedaulatan Rakyat, Minggu (2/6).

Dalam kunjungan pertamanya ke Kantor SKH KR ini, Presiden PKS ini disambut Direktur Utama PT BP KR, dr Gun Nugroho Samawi, Komisaris Utama PT BP KR Drs HM Romli, Direktur Keuangan PT BP KR Imam Satriadi SH, Direktur Pemasaran PT BP KR Fajar Kusumawardhani SE dan jajaran manajemen lainnya serta Pimpinan Redaksi KR, Octo Lampito.

Menurutnya penolakan ini merupakan suatu hal yang biasa sehingga tidak ada hubungannya dengan koalisi. Sehingga dengan model tradisi satu arah dalam budaya feodal saat ini merupakan perdebatan biasa. "Kita memiliki sistem demokratis namun budayanya belum pindah ke budaya egaliter sehingga seolah-olah penolakan ini menjadi hal yang mengancam koalisi. Padahal berbeda dan tidak berhubungan sama sekali," tandasnya.

Diharapkannya, media massa saat ini memberikan ruang pada partai politik dalam berdebatan publik. Sehingga parpol harus berpikir keras guna membangun kontruksi tata negara kembali dengan fasilitasi media massa. Mengingat yang terjadi saat ini merupakan hubungan industrial dengan political marketing sehingga yang terjadi adalah justru mengedepankan kepentingan pencitraan. (*-24)