Menanggapi hal ini, PKS mengatakan bahwa posisi menteri adalah hak prerogatif Presiden.
"Posisi menteri itu hak prerogatif presiden, tentu tidak perlu dibahas. Diserahkan sepenuhnya kepada presiden," kata Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini kepada wartawan, Selasa (4/6/2013).
Menaikan harga BBM bukanlah solusi komprehensif terhadap persoalan ekonomi rakyat dan jebolnya APBN.
"Kita fokus menolak kenaikan BBM. Kenaikan BBM bukan solusi komprehensif terhadap persoalan ekonomi rakyat dan jebolnya APBN," kata anggota Majelis Syuro PKS ini.
Sebagai tindak lanjut dari aksi protes yang dilakukan oleh PKS, kini sudah tersebar spanduk penolakan kenaikan BBM di seluruh nusantara, guna mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa PKS komitmen membawa aspirasi masyarakat.
Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Lembaga Survey Nasional (LSN) telah melakukan survey yang dilaksanakan tanggal 1 s/d 10 Mei 2013 di 33 provinsi, dan diketahui bahwa masyarakat menolak kenaikan harga BBM.
Peneliti LSN, Dipa Pradipta mengatakan, dalam survei yang dilakukan pihaknya diketahui bahwa 86,1 persen menyatakan tidak setuju naiknya harga BBM dan hanya 12,4 yang mengaku setuju sementara 1,5 persen menyatakan tidak tahu.
Menurutnya, kenaikkan harga BBM akan memberatkkan ekonomi rumah tangga masyrakat kecil. Publik juga menilai, kebijakan kenaikan BBM merupakan pintu masuk untuk BLSM yang sarat dengan muatan politik praktis menjelang 2014.(dtk/co/kabarpks)
