pkssiak.org - Pernyataan pemerintah bahwa Program Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM, dulu namanya BLT) adalah kompensasi hasil pemotongan
anggaran BBM bersubsidi dipertanyakan oleh Pengamat Kebijakan Publik,
Ichsanuddin Noorsy.
Ichsanuddin mengatakan bahwa sebenarnya program BLSM itu dibiayai utang
negara. Buktinya, menurut dia, tertera di laman situs Asian Development
Bank (ADB) yang menyatakan bahwa BLSM bersumber dari utang ADB dengan
nama singkatan proyek DPSP (Development Policy Support Program). Selain
itu, juga dibiayai oleh Bank Dunia (World Bank) dengan sumber utang
dengan nama proyek DPLP tahap 3.
Dengan demikian, menurut dia, kenaikan harga BBM sebenarnya hanya untuk
menarik uang untuk membayar utang pemerintah ke lembaga-lembaga itu.
Hal itu penting diambil pemerintah sebagai langkah karena nilai rupiah
sedang jatuh sehingga mengakibatkan tekanan neraca pembayaran di tengah
membesarnya bayaran cicilan dan bunga Utang luar negeri.
“Jadi kegagalan ekonomi yang dicerminkan melemahnya nilai tukar
ditanggung oleh rakyat melalui kenaikan BBM. Soal BLSM bukan bersumber
dari penghematan subsidi,” tegas Ichsanuddin di Jakarta, Minggu (2/6),
seperti dijkutip Berita Satu.
“Ayo berhitung. Yang jelas BLSM bagian dari suap pemerintah atas gagasan USAID, Bank dunia, dan ADB,” ujar dia.
Untuk bisa membuka masalah itu, dia menantang para pejabat negara
berdebat membuka komponen biaya sampai mebentuk harga jual untuk BBM
yang sekitar 690 ribu barel diolah sendiri oleh Indonesia.
Dia menjelaskan harga BBM Rp 6500 – Rp 7000 per liter bisa saja diterima
sebagai harga pasar. Hanya saja, dengan asumsi harga minyak di Nymex
sebesar USD 100 per barrel, seharusnya harga BBM lebih murah untuk 690
ribu barel yang diproduksi sendiri itu.
“Sama saja pemerintah dusta,” tegas Ichsanuddin.
“Tidak berkah suatu kepemimpinan yang sarat dusta. Rakyatnya kena azab.
Berpangkat tidak terhormat, menjabat tidak bermartabat, beramanat tapi
bermuslihat,” seloroh Ichsanuddin.
*news.fimadani.com/read/2013/06/03/program-blsm-dibiayai-dari-utang-asian-development-bank/