![Indra. [Antara]](http://www.suarapembaruan.com/media/images/medium2/20130608075215506.jpg) |
| Indra. [Antara] |
pkssiak.org, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS,
Indra membantah adanya perpecahan di internal partainya, terkait rencana
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Sikap partai dan fraksi sudah bulat akan menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat (kenaikan harga BBM bersubsidi)," kata Indra kepada Antara di Jakarta, Jumat (7/6).
Indra mengatakan kader PKS di pemerintahan SBY sudah "dihibahkan" untuk membantu presiden secara penuh, sehingga harus berhenti dari jabatan kepartaiannya.
Konsekuensinya menurut dia, mereka harus total bicara sebagai pemerintah dan juga menjalankan kebijakan yang telah diambil.
"Misalnya, Pak Tifatul yang menjadi menteri membantu presiden maka dipersilahkan mundur, sehingga tidak rangkap jabatan di internal partai," ujarnya, menjelaskan.
Namun, Indra enggan berkomentar terkait benar atau tidak pernyataan Tifatul bahwa Menkominfo itu telah bertemu Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin yang telah setuju kenaikan harga BBM.
Dia menegaskan sikap resmi partai terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi akan disampaikan dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Fraksi PKS di DPR dan DPP PKS menegaskan menolak kenaikan harga BBM karena dinilai menyengsarakan rakyat dan tidak berdasar, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan pemerintah dengan baik.
Salah satunya pemerintah dinilai tidak bisa menghentikan adanya penyelundupan BBM bersubsidi, dan gagal membuat transportasi massal.
Dalam rapat Sekretariat Gabungan koalisi Kabinet Indonesia Bersatu jilid II di rumah dinas Wakil Presiden Boedino pada Selasa (4/6), PKS tidak hadir.
Namun, kader PKS di pemerintahan bersikap terus mendukung kenaikan harga BBM dengan terus menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. [Ant/L-8]
"Sikap partai dan fraksi sudah bulat akan menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat (kenaikan harga BBM bersubsidi)," kata Indra kepada Antara di Jakarta, Jumat (7/6).
Indra mengatakan kader PKS di pemerintahan SBY sudah "dihibahkan" untuk membantu presiden secara penuh, sehingga harus berhenti dari jabatan kepartaiannya.
Konsekuensinya menurut dia, mereka harus total bicara sebagai pemerintah dan juga menjalankan kebijakan yang telah diambil.
"Misalnya, Pak Tifatul yang menjadi menteri membantu presiden maka dipersilahkan mundur, sehingga tidak rangkap jabatan di internal partai," ujarnya, menjelaskan.
Namun, Indra enggan berkomentar terkait benar atau tidak pernyataan Tifatul bahwa Menkominfo itu telah bertemu Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin yang telah setuju kenaikan harga BBM.
Dia menegaskan sikap resmi partai terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi akan disampaikan dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Fraksi PKS di DPR dan DPP PKS menegaskan menolak kenaikan harga BBM karena dinilai menyengsarakan rakyat dan tidak berdasar, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan pemerintah dengan baik.
Salah satunya pemerintah dinilai tidak bisa menghentikan adanya penyelundupan BBM bersubsidi, dan gagal membuat transportasi massal.
Dalam rapat Sekretariat Gabungan koalisi Kabinet Indonesia Bersatu jilid II di rumah dinas Wakil Presiden Boedino pada Selasa (4/6), PKS tidak hadir.
Namun, kader PKS di pemerintahan bersikap terus mendukung kenaikan harga BBM dengan terus menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. [Ant/L-8]
