PKS Selalu Siap Jika Menterinya Didepak, Emang SBY Berani?

pkssiak.org - PKS siap menanggung risiko kehilangan jatah tiga menteri lantaran bersikukuh menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS adalah satu-satunya anggota Setgab Koalisi yang menentang penaikan harga BBM.
Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini menyatakan, penolakan atas penaikan harga BBM tidak berkaitan dengan koalisi. “Koalisi bukan berarti dilarang mengemukakan pendapat,” kata Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (07/06).
Dia memastikan, PKS tetap bulat menolak kenaikan harga BBM. Soal jatah menteri, Jazuli menyerahkannya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini, kader PKS yang masuk di Kabinet Indonesia Bersatu II adalah Menkominfo Tifatul

Sembiring, Mensos Salim Segaf Aljufri, dan Mentan Suswono. “Cabut mencabut menteri itu hak prerogatif presiden, bukan pada kuasa PKS. Kalau dicabut menterinya oleh Presiden, ya kami menerima,” tegas Jazuli.
Anggota Majelis Syuro PKS ini pun membantah partainya telah mengambil keuntungan lewat aksi menentang penaikan harga BBM. Menurutnya, partainya menolak penaikan harga BBM lantaran masyarakat juga menolaknya.
“Kita konsisten bersama publik, (penolakan) itu menyampaikan aspirasi publik. Kami menolak karena menyampaikan aspirasi rakyat,” terang Jazuli.
Jazuli mengingatkan, kenaikan harga BBM tidak tepat dilakukan saat ini karena akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Apalagi kenaikan dilakukan menjelang bulan Ramadhan. Persoalan BBM lanjutnya tidak bisa diselesaikan secara parsial yakni dengan menaikan harga. Karena itu PKS berharap adanya solusi lain.[baratamedia/suaranews]