PKS: Meski Kuota Haji Sudah Ditutup, Lobi Tetap Diperlukan
By: Abul Ezz
Jumat, 28 Juni 2013
0
pkssiak.org,Jakarta - Kasus pengurangan kuota haji sebesar 20 persen karena renovasi Masjidil Haram, bisa terulang lagi tahun depan.
Sebab,
Pemerintah Arab Saudi menetapkan grand design renovasi Masjidil Haram
hingga 2020 nanti. Demikian dikatakan anggota Komisi VIII DPR Raihan
Iskandar dalam keterangan pers, Kamis (27/6/2013).
Indonesia menuntut
Pemerintah Arab Saudi berhati-hati dan disiplin dalam mengerjakan mega
proyek, sehingga tidak mengganggu jemaah haji.
“Renovasi
besar-besaran Masjidil Haram hingga 2020 sudah tersebar luas. Di youtube
bisa dilihat dengan jelas maket renovasinya. Pembangunan ini dibagi
dalam sejumlah fase. Setiap fase ditargetkan rampung sebelum
masa haji dimulai,” tutur Raihan.
Politisi PKS menuturkan, rencana renovasi yang sangat panjang semestinya dikelola dengan baik. Kisruh haji tahun ini terjadi karena manajemen ketenagakerjaannya sempat lumpuh akibat dibukanya masa amnesti oleh Pemerintah Arab Saudi.
Politisi PKS menuturkan, rencana renovasi yang sangat panjang semestinya dikelola dengan baik. Kisruh haji tahun ini terjadi karena manajemen ketenagakerjaannya sempat lumpuh akibat dibukanya masa amnesti oleh Pemerintah Arab Saudi.
Tenaga kerjanya ramai-ramai mengajukan pengurusan amnesti. Jadi, pengerjaannya sempat terbengkalai
“Meskipun pintu
lobi pemangkasan kuota haji sudah ditutup, tapi delegasi Indonesia tetap
perlu bertandang ke Arab Saudi. Melalui surat permohonan keringanan
yang ditulis langsung oleh Presiden SBY, siapa tahu kerajaan Arab
Saudi berubah pikiran. Namanya juga usaha. Otoritas penuh di Arab
Saudi dipegang kerajaan, pihak pemerintah hanya menjalankan kebijakan
teknis," beber Raihan.
Raihan juga meminta Pemerintah Indonesia konsentrasi mengurusi dampak pemotongan kuota haji.
Sosialisasi
kriteria pemangkasan harus benar-benar sampai ke telinga calon
jemaah haji (CJH) di seluruh Indonesia. Jangan sampai ada CJH yang kaget
tiba-tiba namanya dicoret.
“Kemenag harus terbuka dalam menetapkan pencoretan CJH. Jangan sampai pencoretan dilakukan tertutup dan ada deal-deal khusus. Jika tidak diawasi, dikhawatirkan oknum Kemenag bisa memermainkan sistem pencoretan haji. Misalnya dengan meminta imbalan uang tertentu, maka jemaah yang seharusnya di-drop tetap diloloskan untuk berhaji. Kami semua akan mengawasinya,” papar Raihan. (tribunnews)
“Kemenag harus terbuka dalam menetapkan pencoretan CJH. Jangan sampai pencoretan dilakukan tertutup dan ada deal-deal khusus. Jika tidak diawasi, dikhawatirkan oknum Kemenag bisa memermainkan sistem pencoretan haji. Misalnya dengan meminta imbalan uang tertentu, maka jemaah yang seharusnya di-drop tetap diloloskan untuk berhaji. Kami semua akan mengawasinya,” papar Raihan. (tribunnews)
DPD PKS Siak - Download Android App
