pkssiak.org, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bedanya sikap yang
diambil terkait penolakan aras kenaikan BBM bukan upaya pembangkangan
dari koalisi, karena bagi PKS koalisi bukan berarti terus membuntut
melainkan ada kritis didalamnya.
Menurut Indra, Rencana pemerintah yang ingin menaikan harga BBM
bersubsidi merupakan ketidakberpihakan pemerintah terhadap upaya
kesejahteraan rakyat.
"Koalisi PKS adalah mensejahterakan rakyat. Kalau programnya
menyengsarakan rakyat siapa coba yang menghianati koalisi. Rakyat akan
menilai," kata Indra kepada wartawan Kamis (6/6/2013) malam.
Dikatakannya, pemerintah tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk
menaikan harga BBM. Terlebih, sambung dia, saat ini harga minyak dunia
tidak mengalami kenaikan atau berada dalam posisi harga yang normal.
Saat ini, Indra mengatakan adanya penimbunan minyak di Indonesia yang
tidak mampu diatasi oleh pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari
pemanfaatan BBM bersubsidi yang kebanyakan justru dinikmati oleh
perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.
"Ada permainan mafia BBM yang mereka lakukan adalah menyelundupkam ke
pihak asing, kepada industri yang tidak boleh menggunakan BBM
bersubsidi. Apa Pak SBY tidak tahu atau pura-pura tidak tahu
penyelundupan ini," sindirnya.
Anggota Komisi IX DPR ini mencontohkan kasus Labora Sitorus, seorang
oknum Polri yang melakukan penimbunan BBM di Papua. Hal inilah
seharusnya bisa diantisipasi, bukan malah menaikan harga BBM. "Ini
(penimbunan) menjadi akar permasalahan tapi tidak dituntaskan. Kegagalan
pemerintah menindak mafia ini lalu dibebankan terhadap rakyat. Ini kan
zalim," tutup Indra.
Seperti diberitakan sebelumnya, PKS akan terus berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.
"Persoalan koalisi persoalan lain, jangan dikaitkan RAPBN-P 2013 dan BBM
dengan persoalan koalisi. Ini menyangkut kepentingan masyarakat, kami
di DPR sebagai wakil rakyat punya hak memperjuangkannya," kata
Sekretaris Fraksi PKS DPR, Abdul Hakim saat dihubungi, Kamis (6/6).
(Komp/kabarpks)
