PKS: Jika ada Program Sengsarakan Rakyat, Siapa Sebenarnya yang Khianati Koalisi?

pkssiak.org, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bedanya sikap yang diambil terkait penolakan aras kenaikan BBM bukan upaya pembangkangan dari koalisi, karena bagi PKS koalisi bukan berarti terus membuntut melainkan ada kritis didalamnya.

Menurut Indra, Rencana pemerintah yang ingin menaikan harga BBM bersubsidi merupakan ketidakberpihakan pemerintah terhadap upaya kesejahteraan rakyat.

"Koalisi PKS adalah mensejahterakan rakyat. Kalau programnya menyengsarakan rakyat siapa coba yang menghianati koalisi. Rakyat akan menilai," kata Indra kepada wartawan Kamis (6/6/2013) malam.

Dikatakannya, pemerintah tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk menaikan harga BBM. Terlebih, sambung dia, saat ini harga minyak dunia tidak mengalami kenaikan atau berada dalam posisi harga yang normal.

Saat ini, Indra mengatakan adanya penimbunan minyak di Indonesia yang tidak mampu diatasi oleh pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari pemanfaatan BBM bersubsidi yang kebanyakan justru dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia.

"Ada permainan mafia BBM yang mereka lakukan adalah menyelundupkam ke pihak asing, kepada industri yang tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Apa Pak SBY tidak tahu atau pura-pura tidak tahu penyelundupan ini," sindirnya.

Anggota Komisi IX DPR ini mencontohkan kasus Labora Sitorus, seorang oknum Polri yang melakukan penimbunan BBM di Papua. Hal inilah seharusnya bisa diantisipasi, bukan malah menaikan harga BBM. "Ini (penimbunan) menjadi akar permasalahan tapi tidak dituntaskan. Kegagalan pemerintah menindak mafia ini lalu dibebankan terhadap rakyat. Ini kan zalim," tutup Indra.

Seperti diberitakan sebelumnya, PKS akan terus berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Persoalan koalisi persoalan lain, jangan dikaitkan RAPBN-P 2013 dan BBM dengan persoalan koalisi. Ini menyangkut kepentingan masyarakat, kami di DPR sebagai wakil rakyat punya hak memperjuangkannya," kata Sekretaris Fraksi PKS DPR, Abdul Hakim saat dihubungi, Kamis (6/6). (Komp/kabarpks)