PKS Bukittinggi Tegas Menolak Kenaikan BBM

Ibnu Azis, Ketua FPKS DPRD Kota Bukittinggi

pkssiak.org, Bukittinggi - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bukittinggi, juga dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebagai partai koalisi di pemerintah, PKS seharusnya mendukung rencana pemerintah untuk manikan harga BBM. Namun untuk yang satu ini PKS harus berseberangan dengan kebijakan Pemerintah.

“Kita secara nasional termasuk Fraksi PKS di DPRD Bukittinggi menyatakan menolak kenaikan harga BBM, karena dampaknya sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Kalau BBM naik tentu saja harga kebutuhan pokok ikut naik. Sekarang saja baru sekedar wacana, tetapi Solar sudah langka, harga kebutuhan pokok satu persatu sudah naik, apalagi kalau naik benaran,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bukittinggi, Ibnu Azis, Minggu (2/6).

Disebutkannya, PKS tentu memiliki alasan kenapa menolak kenaikan BBM, pertama seharusnya Pemerintah meningkatkan pendapatan disekotor pajak, dan meminimalisir kebocoran. “Sekarang kebocoran pajak itu sangat besar, jadi kalau disektor pajak sudah terkelola secara baik dan kebocoran sudah menurun saya yakin tidak perlu dinaikan harga BBM, cukup supsidi dari Pemerintah,” tutur anggota legislatif (Aleg) DPRD Bukittinggi itu.

Ibnu, melihat bahwa keniakan harga BBM dengan pemberian Bantuan Lansung Tunai (BLT) sama saja, karena disatu sisi harga BBM naik, harga kebutuhan naik dan diberikan subsidi BLT, padahal dengan kondisi sekarang lebih baik. “BLT dengan subsidi BBM tidak jauh berbeda, toh sama-sama membebani keuangan negara. Seharusnya Pemerintah tidak plin plan dengan apa yang akan diambil, sebab pengaruhnya besar sekarang saja baru wacana kenaikan tetapi harga kebutuhan sudah naik, masyarakat mengeluh, mahasiswa dimana-mana demo menolak kenaikan BBM,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa sikap beda yang ditunjukan oleh PKS terhadap Pemerintah mendapat kritikan bahwa baiknya PKS keluar saja dari koalisi jika selalu berseberangan. Hal ini ditanggapi oleh Andi Rahmat, anggota DPR RI dari FPKS bahwa pihaknya biasa dan tidak masalah dicap "nakal" dalam partai politik koalisi dengan pemerintah karena mengambil posisi sebagai relasi kritis.

"PKS dalam posisi di koalisi mengambil sikap relasi kritis. Sehingga kami tidak bisa selamanya menuruti apa yang menjadi kebijakan, tanpa adanya sikap kritis," ujarnya kepada wartawan.


http://posmetropadang.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6527&Itemid=30