pkssiak.org, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Padahal, PKS merupakan anggota koalisi pemerintahan.
Wasekjen PKS Fahri Hamzah mengatakan pihaknya sering berbeda pendapat dengan keputusan Demokrat.
“Ini kan perbedaan pendapat, dan kami sudah sering berbeda pendapat dengan Partai Demokrat,” kata Fahri di Jakarta, Kamis (6/6/2013).
Ia mencontohkan saat partainya tidak setuju Boediono sebagai wakil presiden. Meskipun pada akhirnya Boediono terpilih mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Sekarang kita tersandera 4 tahun pak Boediono tersalahkan (Kasus Century). Kami juga usung angket Century, Demokrat tak setuju. Kalau dulu ikut Partai Demokrat kita enggak akan bisa bongkar kasus Century,” kata anggota Komisi III itu.
Fahri juga mengingatkan bahwa DPR tidak dapat diintervensi oleh Presiden dalam hubungan eksekutif-legislatif.
“Adapun kabinet itu hak prerogatif presiden. Ini harusnya dilihat secara lebih tenang,” ujar Fahri.
Mengenai BBM, Fahri menjelaskan pihaknya menolak kompensasi kepada masyarakat secara sementara. Hal itu menjawab rencana kompensasi pemerintah melalui BLSM. Berbeda dengan era Jusuf Kalla, kata Fahri, PKS mendukung kebijakan konvensi solar ke gas.
“Kebijakan JK kita dukung,” katanya.[fh]

[pkssiak.org]

DPD PKS Siak - Download Android App