pkssiak.org, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa pimpinan DPR harus menjelaskan kalimat ‘kecolongan’ dalam pasal 9 dalam UU APBN-P 2013 yang mengatur alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana lumpur Lapindo sebesar Rp115 miliar.Menurutnya, jika memang DPR kecolongan menurutnya maka bisa dilakukan langkah legislatif review tanpa harus membawa hal itu kembali ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jangan semua kesalahan DPR dilemparkan ke MK. Jangan sampai MK memutuskan semua. Kalau memang ada yang tidak beres di DPR, DPR bisa membereskannya sendiri tanpa perlu membawa-bawa MK. Kalau semua diserahkan ke MK itu konyol,” kata Asep ketika dihubungi, Senin (24/6/2013).
Dia pun kembali mengkritik keputusan MK yang menolak judicial review pasal Lapindo di DPR. Menurutnya, MK amatlah tidak pantas jika menolak hal judicial review. Sebab ia melihat, kasus ini adalah kesalahan keluarga Bakrie, dan sudah seharusnyalah mereka (keluarga Bakrie) bertanggung jawab penuh akan hal ini.
“Negara baru wajib membayar ganti rugi jika semua aset keluarga Bakrie sudah habis terpakai membayar ganti rugi. Selama mereka masih punya aset, negara tidak perlu membayar itu. Simplenya keluarga Bakrie sudah tidak punya apa-apa lagi atau tinggal menggunakan kolor saja baru negara bisa ambil alih,” imbuhnya.
Dengan keputusan DPR, Pemerintah dan MK yang seperti membela Lapindo. Dirinya pun lantas mensinyalir bahwa ada permainan besar dibalik kasus Lapindo ini.
“Jangan untuk subsidi rakyat dikatakan memberatkan tapi negara dan rakyat harus menanggung kesalahan keluarga Bakrie. Semua pasal saja kecolongan, jangan heran kalau masyarakat menilai masih banyak kecolongan-kecolongan yang negara lainnya. Subsidi gak ada uang, tapi kecolongan gampang banget, sangat tidak masuk akal,” demikian dia menegaskan.[seru]
