pkssiak.org, Jakarta -
Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota koalisi pendukung
pemerintahan SBY masih menggantung. Begitu pun dengan nasib 3
menterinya yang masih tergabung dalam kabinet Indonesia Bersatu jilid
II. Partai pimpinan Anis Matta itu menyerahkan keputusan sepenuhnya
kepada Presiden SBY.
“Untuk koalisi, kami serahkan pada SBY, karena ini semua kan dia yang
memulai koalisi,” tutur Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah di Hotel Le
Meredien, Jakarta, Selasa (19/6/2013).
“Dia (SBY) yang memulai, dialah yang harus mengakhiri kalau memang berakhir,” ucap Fahri.
Seperti bait dalam sebuah lagu, ‘Kau yang memulai, kau yang
mengakhiri’. Karena bergabungnya PKS dalam pemerintahan atas ajakan SBY,
maka menurut Fahri, Ketua Umum Partai Demokrat itulah yang harus
memutuskan nasib PKS di koalisi.
“Dia (SBY) harus ngomong baik-baik. Sampai saat ini kan dia belum mau ngomong,” tambah Fahri.
Berbedanya pandangan PKS dengan pemerintahan SBY muncul terkait
rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Berulang kali PKS
menolak dengan tegas kebijakan ini. Begitupun saat DPR melaksanakan
voting dalam rapat paripurna APBN Perubahan 2013 yang hasilnya
memutuskan harga BBM naik.
3 Menteri asal PKS pun terancam dicopot dari jajaran Kabinet
Indonesia Bersatu Jilid II. Namun PKS mempersilakan Presiden SBY
menggunakan hak prerogatifnya. Ketiganya adalah Menteri Komunikasi dan
Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan
Menteri Pertanian Suswono.[liputan6]
