pkssiak.org - Nasib dan status PKS di koalisi partai Setgab masih belum jelas. Pemimpin Setgab, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum juga memutuskan status PKS, ibarat hubungan sepasang kekasih yang statusnya tidak jelas.
"Orang-orang partai nggak punya kepastian jadiannya. Ketua Dewan Pembina Demokrat (SBY) kalau dilihat ngomongnya berbeda. Katanya sudah nggak ada masalah. Tapi kok jadi kaya gini lagi? Kaya orang pacaran nggak jelas hubunganya karena nggak ada ikatan. Kalau hubungan nikah kan jelas," ujar Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah di Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Dia menjelaskan, ketidakjelasan ini membuat Fahri dan partainya bingung. Seharusnya, Presiden SBY harus mengambil sikap tegas.
"Itu yang aku bingung dengan pak SBY. Kenapa nggak ambil keputusan jelas?" kata Fahri.
"Sebaiknya kan Pak SBY yang ambil inisiatif untuk menuntaskan perkara ini. Jangan biarkan saling cakar. Perbedaan pendapat terus menerus tanpa alat ukur yang permanen. Karena itu, Pak SBY yang ambil keputusan harusnya bagaimana?" sambungnya.
Selain itu, Fahri juga mengaku heran dengan sikap koalisi yang harus seragam dalam berpendapat terhadap suatu masalah. Terlebih jika harus ada hukuman terhadap anggota partai koalisi jika memiliki pendapat berbeda.
"Kemarin dalam UU Ormas partai yang beda mau dihukum, lagi. Kalau soal BBM dihukum, kok kalau lain nggak? Kan ini soal Undang-Undang. Undang-Undang Ormas juga penting. Terus dalam setiap Undang-Undang kan berbeda. Itu yang harus diambil SBY," tegasnya.
Dengan demikian, apakah Fahri menilai PKS masih dalam koalisi? "Kita nggak tahu. Kan harus diomongkan dengan Pak SBY, nggak bisa kita. Yang tertulis kan harus pakai SBY yang bilang. Yang lain aja nggak jelas kok. Kalau aturannya nggak boleh beda pendapat, belum seminggu BBM naik juga beda pendapat," tutup Fahri.[liputan6]
