pkssiak.org, Jakarta -
Melihat peristiwa koalisi saat ini, pengamat politik dari Pol-Tracking
Institue, Hanta Yuda memprediksi Sekretariat Gabungan (Setgab) tidak
akan pecah hingga 2014, karena menurutnya Pemerintah (SBY) dinilai masih
membutuhkan PKS.
"Perahu Setgab sudah retak dari dulu. Tapi saya yakin tidak akan pecah sampai akhir jabatan," kata Hanta Yuda, saat diskusi Sindo Radio "Perahu Retak Setgab" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (8/6/2013).
Hanta menambahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengeluarkan PKS dari koalisi karena masih dibutuhkan untuk mengimbangi manuver Partai Golkar, khususnya di DPR saat ini, total kekuatan enam parpol koalisi pemerintah di DPR sekitar 75 persen.
Jika PKS keluar dari koalisi, total kekuatan koalisi di DPR masih mayoritas, yakni sekitar 65 persen atau 366 kursi. Hanya saja, kata Hanta, Partai Golkar bakal menjadi kunci lantaran memiliki 106 kursi atau sekitar 20 persen kursi. "Kalau PKS keluar, Golkar akan jadi penentu di koalisi (jika Golkar keluar, tinggal 45 persen di DPR). Jadi pemerintah butuh PKS," katanya.
Hanta menambahkan, jika keputusan resmi PKS tidak mendukung kebijakan pemerintah soal BBM, bisa saja Presiden memberikan sanksi kepada PKS. Pasalnya, sudah ada pengalaman Presiden mengurangi kursi PKS di kabinet, dari empat menteri menjadi tiga menteri.
"Tapi kalau keluarkan PKS, saya ragu. Mungkin sampai 2014 begini saja ceritanya," pungkas Hanta.
Seperti diberitakan bahwa PKS tetap konsisten dengan sikapnya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, berbeda dengan kesepakatan setgab yang mendukumng kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM.
Ketegasan sikap PKS ditunjukkan dengan tersebarnya spanduk-spanduk penolakan hampir di seluruh nusantara. Sikap PKS ini sebagai rasa taanggungjawab PKS membela aspirasi rakyat yang mayoritas menolak keanikan BBM.
"Perahu Setgab sudah retak dari dulu. Tapi saya yakin tidak akan pecah sampai akhir jabatan," kata Hanta Yuda, saat diskusi Sindo Radio "Perahu Retak Setgab" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (8/6/2013).
Hanta menambahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengeluarkan PKS dari koalisi karena masih dibutuhkan untuk mengimbangi manuver Partai Golkar, khususnya di DPR saat ini, total kekuatan enam parpol koalisi pemerintah di DPR sekitar 75 persen.
Jika PKS keluar dari koalisi, total kekuatan koalisi di DPR masih mayoritas, yakni sekitar 65 persen atau 366 kursi. Hanya saja, kata Hanta, Partai Golkar bakal menjadi kunci lantaran memiliki 106 kursi atau sekitar 20 persen kursi. "Kalau PKS keluar, Golkar akan jadi penentu di koalisi (jika Golkar keluar, tinggal 45 persen di DPR). Jadi pemerintah butuh PKS," katanya.
Hanta menambahkan, jika keputusan resmi PKS tidak mendukung kebijakan pemerintah soal BBM, bisa saja Presiden memberikan sanksi kepada PKS. Pasalnya, sudah ada pengalaman Presiden mengurangi kursi PKS di kabinet, dari empat menteri menjadi tiga menteri.
"Tapi kalau keluarkan PKS, saya ragu. Mungkin sampai 2014 begini saja ceritanya," pungkas Hanta.
Seperti diberitakan bahwa PKS tetap konsisten dengan sikapnya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, berbeda dengan kesepakatan setgab yang mendukumng kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM.
Ketegasan sikap PKS ditunjukkan dengan tersebarnya spanduk-spanduk penolakan hampir di seluruh nusantara. Sikap PKS ini sebagai rasa taanggungjawab PKS membela aspirasi rakyat yang mayoritas menolak keanikan BBM.
