Ada Parpol yang Ingin Sekali PKS Keluar dari Koalisi. Siapakah dia?
By: Abul Ezz
Sabtu, 22 Juni 2013
0
pkssiak.org, Jakarta - Wasekjen
DPP PKS yang juga Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengakui ada
partai politik yang sudah “kebelet” ingin menendang PKS keluar dari
Sekretariat Gabungan Koalisi Partai-partai Politik Pendukung Pemerintah.
“Saya mencermati,
ada partai politik yang bersemangat inginkan PKS keluar dari Koalisi,”
kata Mahfudz Siddiq. Para politisi partai politik yang sudah kebelet mau
menendang PKS tersebut sering melontarkan pernyataan-pernyataan lantang
soal posisi PKS, dan bahkan sejak sebelum paripurna DPR RI memutuskan
mengesahkan RUU APBN Perubahan 2013.
Saat didesak apakah parpol yang dimaksudkannya itu adalah Partai Demokrat, Mahfudz enggan menjawabnya.
Sementara saat
ditanya tanggapannya soal pernyataan Sekretaris Setgab Koalisi yang juga
Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan, yang menyatakan secara tegas
bahwa PKS sudah berada di luar Setgab, Mahfudz mengatakan, PKS masih
ingin mendengarkan langsung pernyataan dari Ketua Setgab Koalisi Susilo
Bambang Yudhoyono. “Ketua Setgab itu Pak SBY dan kami hanya akan
mendengarkan pernyataan Pak SBY,” katanya.
Menurut Mahfud,
jika pernyataan dari tokoh lain di luar SBY, maka PKS menganggapnya
hanya sebagai desakan kepada Presiden untuk mengeluarkan PKS dari
koalisi. Ini cerita lama, bahkan sejak dua minggu lalu sebelum paripurna
DPR mengesahkan RUU APBN Perubahan 2013 sudah ada pernyataan-pernyataan
keras yang berusaha mengeluarkan PKS dari Koalisi.
PKS memilih sikap
menolak kenaikan harga BBM dan menyampaikan argumentasinya itu juga
sudah mempertimbangkan berbagai konsekuensinya.
Soal menteri
kabinet yang berasal dari PKS, Mahfudz mengatakan, posisi para menteri
dari PKS berada di bawah presiden yang seharusnya mendukung kebijakan
pemerintah. Dan terkait pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika,
Tifatul Sembiring, yang menyatakan agar PKS melakukan evaluasi internal,
menurut Mahfudz, PKS tidak perlu melakukan evaluasi internal.
Sikap PKS menolak
kenaikan harga BBM bersubsdidi sudah sesuai jalur dan telah menjadi
keputusan Majelis Syuro partai, sehingga tidak perlu melakukan evaluasi
internal lagi. Sampai hari ini, kara Mahfudz, PKS tidak berencana
melakukan evaluasi internal karena sikap yang disampaikan PKS pada rapat
paripurna DPR sudah sesuai koridornya. “Tapi kalau memang ada
pernyataan Tifatul tersebut, setiap orang memiliki hak untuk
menyampaikan pandangannya,” katanya diplomatis. (beritadewan/SN)
DPD PKS Siak - Download Android App